Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat, Ellen Esther Pelealu, meminta pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo tidak dilakukan. Menurutnya, kebijakan pembatasan hingga 1.000 orang per hari berpotensi menghambat peningkatan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam rapat Komisi IV DPR, Senin (6/4), Ellen menilai sektor wisata di kawasan Komodo memberikan dampak langsung bagi perekonomian warga setempat.
“Ya, kami dari anggota Fraksi Demokrat, mendukung apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman. Bahwa bagaimana masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini benar-benar ekonomi masyarakat itu akan meningkat dengan adanya wisata, ya, beberapa tempat wisata yang ada di daerah Komodo dan sekitarnya, ya, tiga pulau kalau tidak salah,” ucap Ellen.
Ia juga menegaskan dukungannya agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari potensi wisata yang ada di wilayah tersebut, termasuk terkait wacana pembatasan kuota wisatawan.
“Dan ini tentunya kami sangat mendukung, men-support bagaimana masyarakat bisa juga menikmati anugerah Tuhan yang terindah yang ada di Pulau Komodo. Dan tentang pembatasan kuota, ya, bagi pengunjung ataupun wisatawan yang ada tentunya kami juga sependapat dengan teman-teman yang lain. Bagi saya pribadi, kuota wisatawan itu jangan dibatasi,” tuturnya.
Menurut Ellen, pemerintah sebaiknya fokus menyiapkan regulasi yang memastikan keamanan wisatawan sekaligus menjaga manfaat ekonomi bagi masyarakat dan investor.
“Tapi bagaimana pemerintah bisa mengkaji, ya, aturan-aturan yang tepat sehingga wisatawan itu aman, ya, lalu apa yang income dari masyarakat juga dapat, ya, lalu tentunya pengusaha yang menjadi investor di sana juga tentunya mendapatkan keuntungan,” tambah Ellen.
Ia menambahkan, keberadaan masyarakat lokal harus tetap menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata di kawasan Komodo.
“Tapi tetap kita tidak bisa menyampingkan masyarakat lokal yang ada. Ini benar-benar kami bersama dengan teman-teman Komisi IV, kami ingin bagaimana bisa mem-push, mensupport supaya masyarakat lokal itu harus juga diutamakan, mendapat bagian juga yang sesuai karena itu adalah anugerah Tuhan bagi masyarakat yang ada di Komodo dan sekitarnya dan juga bagi investor yang mau datang untuk berbisnis untuk memajukan wisata yang ada di Pulau Komodo,” tandasnya.
Adapun akibat pembatasan ini, Komisi IV mau memanggil Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Belum ada respons dari Juli terkait pemanggilan ini.
