Jakarta: Penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan Demak didorong dipercepat. Karena dampak bencana yang juga merusak sawah itu akan memperpanjang penderitaan petani lantaran terancam gagal panen.
“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 April 2026.
Baca Juga :
Banjir Demak Telan Korban Jiwa, Puan Dorong Solusi PermanenAlex menyoroti kondisi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di mana jebolnya tanggul Sungai Tuntang telah merendam sedikitnya 671 hektare lahan persawahan.
Menurutnya, rehabilitasi sawah memiliki kompleksitas teknis yang tinggi. Sehingga, membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih panjang dibandingkan proyek infrastruktur umum.
Merujuk pada data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 28 Maret 2026, realisasi pemulihan lahan di Sumatra dan Aceh masih tergolong rendah.
Dari target 42.702 hektare, baru sekitar 991 hektare atau 2,32 persen sawah yang berhasil direhabilitasi. Di Aceh misalnya, kata dia. baru 42 hektare yang tuntas dari sasaran 31.464 hektare.
“Pemerintah untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Di tengah situasi global yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” kata Alex.
Banjir di Demak surut menyisakan kerusakan lingkungan cukup parah dan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Foto: MI/AS.
Dia kerugian petani mencakup hasil tanam, modal produksi, hingga kehilangan waktu kerja. Ia mengingatkan bahwa beban ekonomi petani justru mencapai puncaknya saat banjir surut, di mana mereka harus memulai kembali dari titik nol dengan sumber daya yang terbatas.
Sebagai Ketua Panja Alih Fungsi Lahan, Alex mendorong pemerintah menyiapkan skema perlindungan produksi yang lebih responsif. Ia menilai banjir di wilayah penyangga pangan seperti Demak bukan lagi sekadar kerugian lokal, melainkan ancaman terhadap stabilitas rantai pasok pangan nasional.
“Maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan luas lahan terdampak semata. Tanpa skema pemulihan yang cepat, gangguan produksi akan lebih mudah berubah menjadi tekanan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” jelasnya.
