Harga Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Bappenas Sebut Dampaknya ke Ekonomi Nasional Minim

Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan dampak kenaikan harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif kecil, yakni hanya menekan sekitar 0,1 persen.

Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya menyampaikan proyeksi tersebut dalam acara “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta.

Ia mengungkapkan, “Di tahun ini, kami proyeksikan kalau sampai nanti Juni (harga minyak) 100 dolar AS dan setelah itu menurun, itu pertumbuhan (ekonomi) minusnya hanya 0,1 persen”.

Saat ini, harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) telah melampaui 100 dolar AS per barel.

Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Januari 2026, di mana Brent masih berada di kisaran 64 dolar AS per barel.

Meskipun terjadi lonjakan harga energi global, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dinilai lebih terbatas dibandingkan krisis sebelumnya.

Hal ini mencerminkan perekonomian nasional yang kini lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi guncangan global.

Ketahanan tersebut merupakan hasil penguatan fundamental ekonomi yang dilakukan secara bertahap sejak krisis 1998.

Sebagai perbandingan, pada krisis keuangan global 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 6,1 persen menjadi sekitar 4,9 persen.

Sementara pada 2022, ketika terjadi lonjakan harga energi dan ketegangan geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penguatan ekonomi nasional.

Tantangan tersebut mencakup sektor riil, kondisi fiskal, penyaluran kredit perbankan, serta investasi langsung asing.

Pemerintah pun terus mendorong industrialisasi serta transformasi tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal guna memperkuat kelas menengah.

Ia menambahkan, “Semua PR ini tidak bisa tahun ini selesai. Harus jangka menengah-panjang, dan sudah kami tetapkan di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)”.