Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara soal adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait mutasi jabatan. Gugatan dilakukan oleh pegawainya sendiri yakni Ernie Nurheyanti M. Toelle.
Pigai mengatakan, jika dirinya merupakan satu-satunya menteri yang tidak pernah me-nonjob-kan pegawainya. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (7/4).
Advertisement
Apa yang disampaikannya itu juga menjawab Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka terkait persoalan itu.
"Saya adalah satu-satunya menteri dalam periode ini yang tidak pernah nonjobkan pegawai, pejabat. Ada yang sekjennya di-nonjob-kan, ada di hari yang sama 37 eselon 2 di-nonjob-kan, ada yang tiap minggu ganti, ada tiap bulan ganti," kata Pigai dalam rapat, Selasa (7/4).
"Kenapa? Karena saya mengangkat seluruh pejabat itu, saya sama sekali tidak kenal. Saya hanya baca curriculum vitae, memenuhi syarat, saya angkat, saya menuntut profesional. Dan mereka kerja profesional," jelasnya.
"Saya bukan orang emosional. Hal itu menunjukkan bahwa orang timur itu emosional, tapi kan tidak pernah copot satu pejabat pun, itu kan artinya orang baik. Benar enggak? Ya," sambungnya.
Dia menegaskan, jika ia melakukan pergeseran jabatan terhadap pegawainya, itu karena alas an profesional.
"Jadi Ibu Yanti, kenapa saya geser, ya, geser, bukan nonjob ya. Itu dari tahun lalu sejak efisiensi, bulan April itu saya kumpulkan seluruh pejabat, baik Kanwil maupun juga pusat, bahwa ini efisiensi, tapi saya menyatakan tidak boleh satu lampu pun padam," paparnya.
Seluruh pegawai kerja, disebutnya, diangkat karena memang ia tidak kenal. Apalagi, yang dituntut kepada karyawannya itu adalah kinerja maksimal dan serapan harus ditingkatkan.
"Setelah kita evaluasi seluruh eselon 2, yang paling rendah, baik Kanwil maupun juga pusat, itu di tempat yang Ibu Yanti menjadi KPA, Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu 89%. Saya targetkan penyerapan anggaran di Kementerian HAM itu 99,99%," ucapnya.
"Gara-gara 89% di tempatnya Ibu Yanti, 'Bu Yanti, Ibu Direktur, saya targetnya adalah, target serapan anggaran itu janji kepada pemerintah dan DPR di sini, di parlemen ini, adalah 99,99%," tambahnya.
Menurutnya, hanya karena serapan di unitnya dimana Yanti menjadi kuasa pengguna anggaran paling rendah, yaitu 89%. "Turun target saya, dari 99,99% menjadi 99, sekian.' Akhirnya saya kumpulkan semua pejabat. Yang serapan rendah, copot ya? Setuju enggak?," ucapnya.
"Saya menteri yang menggeser pejabat aja, saya ngomong bersama seluruh pejabat. Ini ada Ibu Sekjen, ini ada Pak Inspektur Jenderal, saya tidak pernah diam-diam geser orang, angkat orang, saya bicara terbuka," sambungnya.
Atas dasar itulah maka pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pigai berdasarkan profesional. Terlebih, serapan anggaran yang dinilainya paling rendah.
"Saya sudah kasih jabatan, saya tidak kenal kamu siapa, saya hanya membaca kompetensi dan profesionalisme, ya lo… lo kasih gue itu dengan kinerja yang optimal. Saya menuntut kamu kinerja optimal. Kalau tidak kinerja optimal, copot! Untung saya tidak copot," tegasnya.
"Kenapa dibilang tidak profesional? Tidak mungkin. Saya panggil. "Bu, ini gimana ini serapan rendah ini?" "Oh, unit saya 90..." Ya unit kamu, tapi kamu kan KPA di satu direktorat jenderal," tambahnya.
