REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini wacana pemotongan gaji menteri belum dibahas secara resmi. Airlangga menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa.
Menurut Airlangga, pembahasan mengenai usulan pemotongan gaji menteri maupun tunjangan belum dilakukan. Ia menyebutkan bahwa meski wacana ini sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan pemerintah. "Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa wacana ini masih belum dibahas dan menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. “Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” kata Purbaya.
Purbaya menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan tersebut, bahkan memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri berkisar 25 persen. Dia menegaskan bahwa persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga akan ditetapkan sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Purbaya, efisiensi ini akan fokus pada program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga dipertimbangkan sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran negara. Purbaya mendukung upaya solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja dengan mengatakan, "Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus."
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
