JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan Indonesia sudah berhasil melalui krisis LPG.
"Alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat. Masa krisis LPG itu sebenarnya kemarin. Ini saya sampaikan saja jujur," kata Bahlil di Gedung DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/4/2026) malam.
Baca juga: Dasco Temui Prabowo Bahas Stimulus hingga Cadangan BBM dan LPG Jelang Lebaran
Bahlil berbicara saat menghadiri acara silaturrahmi dan halalbihalal Golkar, setelah sebelumnya di Istana Kepresidenan, Bahlil menyatakan krisis LPG selesai 4 April 2026 lalu.
Di sektor energi, Bahlil mengungkapkan pemerintah telah melalui masa sulit terkait krisis energi, khususnya LPG. Ia menyebut kondisi pasokan saat ini sudah semakin stabil.
"Khususnya saya di SDM, Bapak, Ibu semua, memang terjadi perdebatan alot dan diskusi yang luar biasa terkait dengan bagaimana bisa kita menyelesaikan persoalan krisis energi," katanya.
Baca juga: Konflik Timur Tengah Memanas, RI Alihkan Impor LPG ke Australia
Bahlil apresiasi kadernya mengawasi pemerintahanDia mengapresiasi kinerja Fraksi Partai Golkar yang dinilai semakin solid dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
"Saya sedang apresiasi kinerja daripada teman-teman pengurus DPP Partai Golkar dan lebih khusus teman-teman Fraksi Partai Golkar yang saya lihat sudah semakin membaik, sudah semakin membaik komunikasi yang sudah baik," ujar Bahlil.
Ia juga menekankan pentingnya peran parlemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk terhadap para menteri, baik dari Partai Golkar maupun non-Golkar.
Menurutnya, pengawasan merupakan bagian dari independensi parlemen dalam menjaga arah kebijakan tetap sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.
"Dan saya menyarankan kepada teman-teman bagi menteri-menteri, mau menteri Golkar atau menteri non-Golkar yang bekerja tidak inheren dengan apa yang menjadi arahan Presiden dan Wakil Presiden," jelasnya.
"Saya pikir sudah pantas dan layak untuk diberikan masukan dengan sudah barang tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sebagai kultur Partai Golkar," katanya.
Baca juga: Golkar Sebut jika Negara Membutuhkan, Menteri-Anggota DPR Kadernya Siap Dipotong Gaji
Menurut Bahlil, fungsi pengawasan parlemen menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
"Karena ini merupakan bagian daripada fungsi pengawasan dan bagian daripada independensi parlemen dalam melakukan pengawasan dan mengoreksi sekaligus meluruskan apa yang menjadi arah kebijakan dari pemerintah, khususnya kerja-kerja para menteri," jelasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
