JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus foto hasil rekayasa artificial intelligence (AI) dalam laporan parkir liar melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) menyingkap persoalan mendasar dalam birokrasi digital. Apakah kegagalan terletak pada individu atau sistem?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menegaskan bahwa masalah lebih banyak berada pada sistem, bukan petugas.
“Kalau sistemnya sudah baik, semuanya akan berjalan dengan baik karena di dalamnya ada mekanisme prosedur, hak dan kewajiban, reward, dan punishment,” kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2026).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya, menegaskan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tidak boleh dijadikan kambing hitam.
Baca juga: Membongkar Foto AI di Laporan Jaki...
Saat ini Inspektorat DKI Jakarta masih melakukan pendalaman terhadap Lurah Kalisari, PPSU, dan Suku Dinas terkait.
“Kalau kemudian menyalahkan PPSU juga enggak bisa, PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi AI-nya,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (7/4/2026).
Trubus sejalan dengan langkah itu. Ia menjelaskan, pihak yang membuat dan menyebarkan konten, termasuk yang mentransmisikan foto hasil AI, lebih tepat untuk ditindak secara hukum sesuai Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024.
“Ada hukumannya sendiri bagi yang memviralkan informasi elektronik yang meresahkan masyarakat,” kata Trubus.
Sistem JAKI kurang transparan
Menurut Trubus, karakter sistem JAKI yang bersifat “pendek” dan kurang akuntabel menjadi akar masalah.
Banyak laporan masyarakat tidak tertampung atau tidak direspon cepat.
“Selain JAKI, diperlukan juga saluran langsung, seperti Laporan Gubernur Langsung pada masa Ahok. Itu lebih efektif menjaga trust publik,” ujarnya.
Baca juga: PPSU Tak Bisa Dijadikan Kambing Hitam Kasus Foto AI di JAKI
Aplikasi JAKI cenderung hanya diakses masyarakat menengah ke atas yang terbiasa dengan platform digital.
Sementara masyarakat menengah ke bawah lebih mengandalkan saluran langsung.
Keterbatasan ini membuat sistem JAKI belum sepenuhnya inklusif.
Kisah ini mencuat dari unggahan akun Threads @seinsh, yang menyebut upayanya menangani parkir liar tak kunjung terselesaikan meski sudah dilaporkan ke berbagai pihak.
