JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan penghematan atau efisiensi di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
“Kondisi geopolitik sedang tidak baik-baik saja. Jadi, kami mendukung tentunya upaya efisiensi agar pelayanan yang paling krusial itu diutamakan," ujar Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natalie saat memberikan keterangan usai acara Perayaan Paskah di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Grace, hal-hal yang dirasa tidak efisien memang sudah seharusnya dihemat.
“Yang tidak efisien ya memang harus dilakukan penghematan agar menjadi lebih efisien,” imbuhnya.
Baca juga: Kampus Masuk Era Efisiensi, Dosen Didorong Dapat WFH dan Mahasiswa Senior PJJ
Bagi PSI, efisiensi atau penghematan bukan barang baru.
Sejak pandemi Covid-19 merebak beberapa tahun lalu, PSI telah melakukan sejumlah langkah untuk menghemat biaya partai.
“Kalau buat kami sebenarnya, mungkin terutama sejak Covid ya, meeting-meeting yang sifatnya hybrid itu selalu menjadi opsi. Menggunakan digital agar kemudian bisa lebih meminimalisir energi yang dipakai misalnya,” kata Grace.
Baca juga: Efisiensi BBM di Tengah Kemacetan Sekolah, Apa Solusinya?
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global, termasuk akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Prabowo menyebut Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Baca juga: Ironi WFH ASN: Kritik Jusuf Kalla dan Miskalkulasi Efisiensi BBM
Per 1 April 2026, pemerintah menetapkan aturan work from home (WFH) untuk para aparatur sipil negara (ASN), yaitu ditetapkan di hari Jumat.
Aturan ini masih diadaptasi oleh pemerintah daerah dan beberapa belum melaksanakannya atau masih melakukan modifikasi hari pelaksanaan.
Sementara, wacana pemotongan gaji menteri masih digodok oleh pemerintah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
