Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Thailand menahan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk meredam tekanan harga domestik dinilai belum tentu relevan diterapkan di Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, pembatasan ekspor justru berisiko menekan harga domestik dan mengganggu penerimaan devisa.
Kebijakan Thailand muncul di tengah produksi yang relatif terbatas dan meningkatnya kebutuhan energi domestik. Dengan produksi sekitar 3,8 juta ton per tahun, pembatasan ekspor dari negara tersebut dinilai tidak akan banyak memengaruhi keseimbangan pasar global.
Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang memproduksi sekitar 56 juta ton CPO per tahun. Skala produksi yang besar membuat setiap intervensi terhadap ekspor berpotensi memengaruhi pasar minyak nabati global secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan turunannya mencapai US$4,69 miliar pada Januari–Februari 2026, naik 26,40% secara tahunan. Dari sisi volume, ekspor naik 36,26% menjadi 4,54 juta ton dan berkontribusi 11,07% terhadap total ekspor nonmigas.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai pengetatan ekspor oleh Thailand tidak akan berdampak besar terhadap pasar global karena volume produksinya relatif kecil.
“Total produksi Thailand tidak besar, hanya 3,8 juta ton setahun dibandingkan dengan Indonesia 56 juta ton. Apabila mereka mengetatkan ekspor kemungkinan tidak terlalu berpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga
- Thailand Perketat Ekspor CPO Mulai 7 April 2026, Lindungi Pasokan Domestik
- Menakar Pertumbuhan Ekspor CPO Indonesia di Tengah Panas Konflik Global
- Mendag Proyeksi Ekspor CPO RI Naik di Tengah Konflik Timur Tengah
Menurut Eddy, Indonesia justru berpeluang mengisi ruang pasar yang ditinggalkan Thailand, selama pasokan domestik tetap mencukupi. Namun, peluang itu juga dibayangi peningkatan kebutuhan dalam negeri seiring implementasi program biodiesel.
“Apakah Indonesia berpeluang mengisi pasar ekspor Thailand? Mungkin saja selama produksi kita mencukupi, sebab Indonesia juga akan menerapkan B50 itu akan menambah kebutuhan bahan baku CPO,” kata Eddy.
Di sisi lain, pembatasan ekspor dinilai bukan pilihan yang aman bagi Indonesia. Sebagai pemasok utama global, langkah tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit.
“Kalau Indonesia yang melakukan pembatasan ekspor akan sangat berdampak karena Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ini akan berakibat harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit akan naik,” ujarnya.
Namun, dampaknya terhadap pasar domestik justru berpotensi sebaliknya. Dengan produksi yang jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri, harga CPO domestik berisiko tertekan apabila ekspor dibatasi.
“Justru harga di dalam negeri akan tertekan, karena produksi kita jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri,” kata Eddy.
Dia menegaskan ekspor masih menjadi saluran utama untuk menyerap kelebihan produksi nasional.
“Karena produksi surplus maka kelebihannya harus diekspor,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan pembatasan ekspor tidak bisa disamakan antara Thailand dan Indonesia karena perbedaan struktur pasar dan posisi kedua negara dalam rantai pasok global.
Menurutnya, kebijakan Thailand lebih merupakan bentuk pengendalian melalui mekanisme persetujuan pemerintah di tengah tekanan energi dan kebutuhan biodiesel domestik, bukan pelarangan total ekspor.
“Ketika kita tarik ke Indonesia, konteksnya berbeda. Skala produksi dan posisi Indonesia sebagai eksportir utama dunia membuat setiap kebijakan pembatasan ekspor memiliki dampak yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Yusuf menilai risiko utama pembatasan ekspor terletak pada penurunan devisa dan terganggunya neraca perdagangan. Selama ini, sawit masih menjadi salah satu penopang utama surplus nonmigas.
“Ketika ekspor ditekan, penerimaan devisa ikut turun dan ini berpotensi memengaruhi stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar,” kata Yusuf.
Selain itu, penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor juga berpotensi menurun. Padahal, instrumen tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan sejumlah program strategis, termasuk peremajaan sawit rakyat.
“Artinya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga oleh petani di level bawah,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan domestik justru terus meningkat seiring perluasan program biodiesel. Kenaikan konsumsi dalam negeri dinilai mempersempit ruang antara pasokan dan kebutuhan.
Meski demikian, Yusuf menilai pembatasan ekspor belum tentu efektif untuk menurunkan harga domestik. Pengalaman sebelumnya menunjukkan harga tidak otomatis turun karena persoalan juga berkaitan dengan distribusi dan tata niaga.
“Kebijakan pembatasan justru berisiko menimbulkan distorsi baru, mengganggu kepastian usaha, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok,” kata Yusuf.
Dia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah kebijakan yang lebih presisi, termasuk penguatan kewajiban pasokan domestik melalui skema berbasis insentif.
Selain itu, kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor juga dinilai perlu dirancang lebih fleksibel agar dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
Dalam jangka menengah, peningkatan produktivitas sektor hulu dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pasokan. Peremajaan kebun dan efisiensi rantai pasok disebut menjadi kunci untuk memperluas pasokan tanpa mengorbankan ekspor.
