Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik global, pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan demi keselamatan bersama. Ia menilai, stabilitas nasional yang kondusif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang patut disyukuri di tengah kondisi dunia yang tidak menentu.
Menurut Haris, situasi nasional yang damai, bersatu, serta stabil secara politik dan ekonomi merupakan aset yang tidak ternilai. Karena itu, ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral seluruh pihak untuk mempertahankan kondisi tersebut.
Dalam menjaga persatuan, Haris menyoroti langkah Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang aktif membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
“Prof. Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah antikritik dan antidialog,” ujar Haris.
Ia menegaskan, baik Presiden Prabowo maupun Dasco tidak menjalankan politik “divide et impera” yang membenturkan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang diambil berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui pengelolaan perdamaian, persaudaraan, dan gotong-royong.
Haris juga menilai kritik terhadap pemerintah, khususnya terkait tata kelola program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), masih dalam batas wajar selama bertujuan memperbaiki kebijakan.
“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya masih bisa dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo,” ujar Haris.
Ia menyebut, pemerintah telah merespons kritik tersebut dengan melakukan perbaikan, termasuk investigasi dan penutupan dapur MBG yang bermasalah.
“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” tegas Haris.
Haris juga membandingkan program MBG dengan program bantuan sosial lain yang telah berjalan lama namun masih menghadapi persoalan tata kelola.
“Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola,” jelas Haris.
Haris menggambarkan kondisi sejumlah negara yang terdampak konflik geopolitik hingga mengalami krisis energi dan kelangkaan bahan bakar. Ia menilai Indonesia patut bersyukur karena mampu menjaga stabilitas pasokan energi.
“Namun, di dalam negeri, kita bersyukur kepada Tuhan, berkat kerja keras Presiden Prabowo berhasil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah berhasil diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun,” ujar Haris.
Ia mengingatkan, krisis energi dapat berdampak luas, mulai dari terganggunya distribusi pangan hingga ancaman kelaparan.
“Kita bisa bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di sejumlah negara, maka dampaknya bisa menghambat distribusi pangan, sembako, dan lain-lain. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita. Mereka yang menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis energi dan krisis pangan, anak-anak dan keluarga kita juga terkena dampak. Kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar malapetaka seperti itu tidak terjadi pada bangsa kita,” lanjut Haris.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengantisipasi potensi krisis melalui kebijakan strategis, termasuk percepatan swasembada pangan.
“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan. Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekhawatiran kelangkaan beras, itu juga karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Kita tidak lagi bergantung pada impor pangan, ketika banyak negara di dunia berebut sumber pangan,” tegas Haris.
Haris menekankan bahwa stabilitas tidak hanya soal politik dan keamanan, tetapi juga ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk risiko PHK, dan terganggunya usaha UMKM.
“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau,” jelas Haris.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bersama dalam menghadapi ancaman global.
“Oleh karena itu, tanpa mengabaikan kemerdekaan setiap warga negara dalam berserikat dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945, kami tetap mengajak untuk kedepankan kepentingan bersama sebagai sesama anak bangsa. Kita mestinya dapat berjuang bersama agar selamat secara bersama-sama dalam menghadapi situasi destabilisasi geopolitik dan ancaman perang dunia,” seru Haris.
“Kita membutuhkan persatuan dan kerja sama bukan untuk melindungi kekuasaan yang telah dibatasi periodesasinya (5-10 tahun) di era reformasi. Tapi untuk menjaga bangsa dan negara kita dari musibah dan malapetaka ekonomi dan politik yang dapat mengancam keselamatan rakyat, keselamatan anak-anak kita, keselamatan kita bersama sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi situasi geopolitik yang sangat kejam,” ujar aktivis 1998 ini.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan para pemangku kepentingan, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah demi kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, serta swasembada pangan dan energi merupakan langkah progresif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.
“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, akan bertanggung jawab mengawal, memperkuat dan memastikan agar program-program prioritas Presiden Prabowo dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik yang dapat mencegah kebocoran yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo. Karena itu, kami apresiasi koreksi dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut berjalan dan memberi manfaat maksimal kepada rakyat,” tutup Haris.
