Matamata.com - Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Kegagalan ini menyusul langkah Rusia dan China yang menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan.
Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut sebenarnya mendapat dukungan mayoritas dengan 11 suara setuju. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Rusia dan China memberikan suara menolak (veto). Sementara itu, Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain.
Dalam draf tersebut, negara-negara didorong untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pengawalan kapal dagang dan komersial, serta mencegah segala bentuk gangguan atau penutupan jalur navigasi internasional di wilayah tersebut.
Rancangan resolusi itu juga menekankan agar setiap koordinasi anggota dewan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, draf tersebut menuntut agar hak dan kebebasan navigasi negara pihak ketiga dihormati demi menjamin lintasan yang tidak terhambat melalui Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalan mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan dalam mencapai kesepakatan tersebut.
"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," tegas Al Zayani usai pemungutan suara.
Sebagai informasi, Bahrain saat ini tengah memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kegagalan adopsi ini mencerminkan tajamnya polarisasi di antara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menyikapi keamanan maritim di kawasan strategis Timur Tengah. (Antara)
