jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyambut positif langkah pemerintah yang menegaskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji.
"Saya mengapresiasi langkah ini, sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat," kata dia melalui keterangan persnya, Rabu (8/4).
BACA JUGA: Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Belum Menaikkan Harga BBM, Oalah
Namun, kata Said, keputusan tidak menaikkan harga BBM dan elpiji harus disikapi dengan reformasi kebijakan subsidi agar APBN tak jebol ketika biaya minyak dan gas dunia melonjak.
"Wacana dan desain reformasi kebijakan subsidi telah lama menjadi bagian pembicaraan antara Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, bahkan sejak masa Presiden RI Joko Widodo. Namun, belum dijalankan lebih jauh hingga kini," ujarnya.
BACA JUGA: Pertamina Tanggung Selisih Kenaikan Harga BBM, Christiany Eugenia Paruntu DPR Tekankan Pengawasan Tetap Diperlukan
Said menuturkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan bahwa subsidi BBM, solar, dan elpiji selama ini tidak tepat sasaran.
"Contoh, pada tahun 2022, pelaksanaan subsidi solar dan elpiji diniatkan untuk subsidi rumah tangga miskin. Namun, realisasi subsidi dinikmati rumah tangga mampu," ujarnya.
BACA JUGA: Harga BBM Masih Normal, Bahlil Memastikan Cadangan Energi Nasional Aman
Dia mengatakan BPS dan Kemensos membagi golongan rumah tangga dari desil 1-10. Makin tinggi angkanya, golongan rumah tangga dianggap makin kaya.
Said menuturkan data BPS dan Kemensos memperlihatkan penikmat subdisi solar untuk desil lima ke bawah hanya 28 persen.
Sementara itu, kata dia, pihak yang menikmati subsidi pertalite dari desil 6-10 mencapai 79 persen, kelompok rumah tangga miskin hanya 21 persen.
"Hal ini terjadi karena justru mereka yang berada di desil atas memiliki moda transportasi lebih banyak dan mengonsumsi solar dan pertalite lebih banyak, sementara mereka yang miskin, umumnya tidak memiliki sarana transportasi," ujar Said.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) itu berharap pemerintah segera mengubah kebijakan penyaluran subsidi energi.
Caranya, ujar Said, pemerintah bisa mengakuratkan data, lalu penyaluran subidi energi menggunakan biometrik ke penerima manfaat.
Menurut dia, pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar yang berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.
Said mengatakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari India bisa saja menerapkan sistem yang sama.
"India dengan penduduk lebih banyak dari Indonesia program ini bisa berjalan, seharusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," kata dia.
Sementara itu, lanjut Said, pendataan barcode melalui aplikasi myPertamina harus divalidasi ulang agar subsidi solar dan pertalite tepat sasaran.
Dia menuturkan Pertamina harus melakukan pengecekan data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan informasi kepemilikan kendaraan bermotor di kepolisian.
Said mengatakan fokus subsidi BBM seharusnya diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat alat pertanian dari petani kecil, sepeda motor pelaku UMKM.
Selain itu, ujarnya, subsidi BBM diarahkan ke kendaraan niaga yang mengangkut pangan rakyat.
"Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai. Sebab, kita tidak mengetahui persis perang di teluk ini kapan akan berakhir. Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, pada kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," katanya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamin Harga BBM Bersubsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026, Menkeu: Enggak Usah Takut
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
