Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak pernah terlibat atau mendanai gerakan untuk mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
JK mengatakan pihak yang dilaporkan adalah Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar. Menurut JK, tudingan Rismon soal dirinya membiayai gerakan terkait ijazah Jokowi dinilai telah merugikan dirinya.
"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ujar JK usai membuat laporan di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).
Kemudian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi donatur atau pembiayaan terhadap gerakan yang merugikan Jokowi.
Terlebih, kata JK, dirinya bersama Jokowi sudah bekerja sama sebagai orang nomor satu dan dua di Indonesia pada periode 2014-2019 dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Air.
"Karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun, masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau," imbuhnya.
Oleh sebab itu, JK menganggap bahwa tudingan soal pembiayaan gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini merupakan tudingan serius baginya.
"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi," pungkasnya.
Sekadar informasi, selain Rismon pemilik atau penguasa akun YouTube @studiomusikrockciamis dan pemilik atau penguasa akun Facebook 1922 Pusat Madiun turut dilaporkan dalam perkara ini.
