Bayangkan seorang anak muda, lulusan sarjana ekonomi dari universitas negeri ternama. Ia telah menghabiskan empat tahun belajar, orang tuanya telah mengeluarkan banyak uang untuk membayar UKT yang terus naik, dan mimpi besarnya adalah pekerjaan kantoran yang layak, rumah kecil, serta keluarga yang bahagia.
Tapi kenyataannya? Ia kini bekerja serabutan sebagai rider ojek online dan waiter sebuah kafe sambil menunggu pekerjaan yang sesuai gelar. Rasa kecewa itu bukan sekadar sementara, tetapi itu terasa seperti ketidakjujuran, dibohongi, bahkan pengkhianatan. Ijazah sarjana dan gelar dirasakannya tidak berguna.
Cerita ini memang fiksi semata. Tetapi sesungguhnya dapat merepresentasikan dan mencerminkan ribuan, bahkan ratusan ribu, lulusan perguruan tinggi di Indonesia hari ini.
Janji yang Runtuh: Kisah dari Negeri Paman Sam
Baru-baru ini, artikel opini di The New York Times berjudul Why College Graduates Feel Betrayed (27 Maret 2026) karya Noam Scheiber mengguncang banyak orang. Dikutip dari bukunya yang akan terbit, Mutiny: The Rise and Revolt of the College-Educated Working Class, Scheiber menjelaskan bahwa lulusan Amerika Serikat merasa dikhianati oleh kontrak sosial yang sudah lama dijanjikan: Kuliah yang menguras uang, tenaga dan pikiran, lulus sarjana, dapat gelar, lalu hidup mapan dengan pekerjaan stabil, utang terkendali, dan rumah sendiri. Janji itu kini runtuh.
Artikel itu penting karena tidak sekadar menyalahkan individu atau AI sebagai biang kerok. Ia menunjuk akar struktural: Ledakan pendidikan tinggi tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Di Amerika, utang mahasiswa dan harga rumah yang melambung membuat milestone hidup, menikah, punya anak, beli rumah, tertunda hingga usia 40-an. Lulusan merasa dibohongi oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat yang selama ini menjual kuliah sebagai satu-satunya jalan sukses.
Data menunjukkan pembalikan dramatis: selama puluhan tahun, pengangguran lulusan baru lebih rendah daripada rata-rata nasional. Kini, untuk usia 22–27 tahun, angkanya mencapai 5,6 persen—lebih tinggi daripada rata-rata 4,2 persen. Lebih dari 40 persen bekerja di pekerjaan yang tidak butuh gelar sarjana.
Peter Thiel, pengusaha teknologi terkenal, menyebutnya dengan blak-blakan: Terlalu banyak lulusan dengan gelar tak berguna. Akibatnya? Anjloknya optimisme generasi muda semakin nyata.
Realita yang Lebih Pilu di Indonesia
Di Indonesia, situasinya mirip, dan bahkan bisa jadi jauh lebih parah. Kita sedang menyaksikan ironi tragis: Ledakan lulusan sarjana justru beriringan dengan ledakan pengangguran terdidik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka nasional turun menjadi 4,74 persen.
Untuk kelompok usia 15–24 tahun (Gen Z), angkanya masih 16,26 persen, dan salah satu yang tertinggi di Asia. Lebih mencengangkan lagi, pengangguran lulusan sarjana (S1/D4 ke atas) mencapai 5,38 persen, dengan lebih dari 1,01 juta sarjana menganggur pada awal 2025.
Ironisnya, tingkat pengangguran lulusan SMK (8,45 persen) dan SMA (6,55 persen) bahkan lebih tinggi daripada pendidikan rendah. Ini membuktikan: pendidikan tinggi tidak lagi menjadi pelindung; malah menjadi risiko baru.
Underemployment atau bekerja di luar bidang atau di bawah kualifikasi kini semakin merajalela. Hampir sepertiga lulusan sarjana terjebak di pekerjaan informal atau low-skill. Kurikulum perguruan tinggi yang terlalu teoretis dan kurang selaras dengan kebutuhan industri memperburuk mismatch keterampilan.
Sementara itu, beban finansial keluarga semakin berat. Meski Indonesia tidak punya sistem pinjaman mahasiswa federal seperti Amerika, kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) di perguruan tinggi negeri telah memicu gelombang protes besar pada 2024–2025. Beberapa program studi naik hingga tiga hingga lima kali lipat, memaksa keluarga menjual aset atau berutang informal.
Bagi anak muda dari kelas menengah bawah, membayar kembali pengorbanan orang tua bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara gaji awal sering hanya Rp3–5 juta per bulan di kota besar.
Belum lagi soal perumahan. Di Jakarta, tingkat kepemilikan rumah sudah rendah, dan bagi Gen Z semakin mustahil. Survei menunjukkan 36 persen anak muda enggan atau tidak mampu beli rumah dalam waktu dekat karena harga properti naik lebih cepat daripada upah. Banyak yang terpaksa menyewa selamanya, tinggal bersama orang tua, atau bergantung warisan.
Milestone hidup pun tertunda: menikah, punya anak, mandiri. Rasa kecewa ini bukan sekadar keluhan tetapi telah menciptakan ketidakpercayaan mendalam yang suatu saat dapat berubah menjadi kemarahan kolektif.
Menuju Perubahan yang Konstruktif
Sebagai manusia biasa, kita patut berempati. Bayangkan orang tua yang rela berkorban segalanya demi masa depan cerah anaknya, hanya untuk melihat anak itu terjebak dalam lingkaran frustrasi. Ini bukan soal kemalasan generasi muda. Ini soal sistem yang gagal memenuhi janjinya.
Sangat disayangkan jika kita terus menyalahkan individu semata, padahal masalahnya struktural: ekspansi pendidikan tinggi tanpa perencanaan matang, pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja terdidik, serta regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja formal. Universitas-universitas kita pun perlu introspeksi, apakah kita benar-benar mencetak lulusan yang siap kerja, atau sekadar menjual mimpi berbayar?
Namun, kritik ini harus disampaikan dengan santun dan penuh harapan. Kita tidak boleh larut dalam pesimisme. Pengkhianatan ini justru bisa menjadi panggilan untuk perubahan. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama.
Pertama, reformasi kurikulum yang lebih praktis dan berorientasi industri, bukan lagi teori semata. Kedua, perkuat jalur vokasi dan magang nasional agar tidak semua orang dipaksa kuliah sarjana. Ketiga, transparansi dan pengendalian biaya UKT agar pendidikan tinggi tidak menjadi beban yang mematikan. Keempat, kebijakan perumahan yang lebih inklusif bagi generasi muda, serta dorongan entrepreneurship dan ekonomi kreatif. Terakhir, kelima, konseling karir yang jujur sejak SMA: kuliah bukan satu-satunya jalan sukses.
Di tengah visi Indonesia Emas 2045, generasi terdidik ini bukan bom waktu semata. Mereka adalah sumber daya terbesar bangsa. Jika kita dengar keluhan mereka dengan hati terbuka, bukan sekadar retorika, kekecewaan bisa berubah menjadi energi perubahan.
Mutiny yang digambarkan Scheiber di Amerika bisa kita ubah di sini menjadi pemberontakan konstruktif: Bukan menuntut segalanya gratis, melainkan menuntut sistem yang adil dan realistis.
Lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak pantas merasa dikecewakan, apalagi dikhianati, selamanya. Mereka pantas mendapat kesempatan yang sejujurnya. Kita semua, sebagai bangsa, punya tanggung jawab moral untuk mewujudkannya.
Sebab, pada akhirnya, masa depan Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tapi juga kontrak sosial, tentang harapan anak-anak muda yang masih mau bermimpi. Mari kita perbaiki kontrak sosial itu, sebelum terlambat.
