Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif terhadap kemunculan varian baru COVID-19 bernama Cicada.
Varian ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menyebar lebih luas dan memicu gejala yang lebih berat. Meski demikian, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik.
“Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” kata Nurhadi, Rabu (8/4).
Sebagai catatan, varian Cicada saat ini masuk dalam kategori variant under monitoring secara global dan diketahui memiliki banyak mutasi pada protein spike. Varian ini telah terdeteksi di sedikitnya 25 negara dan dilaporkan lebih banyak menyerang kelompok anak.
Sejumlah laporan internasional juga menyebutkan bahwa varian ini berpotensi meningkatkan risiko reinfeksi. Namun hingga saat ini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tingkat keparahannya lebih tinggi dibandingkan subvarian Omicron.
Kelompok anak dinilai lebih rentan karena sebagian belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, sehingga belum memiliki kekebalan yang cukup terhadap virus. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat adanya kasus varian Cicada.
“Fakta bahwa varian ini belum terdeteksi di Indonesia memang memberi ruang tenang, namun dinamika global menunjukkan bahwa penyebaran virus masih sulit diprediksi, terlebih di tengah mobilitas internasional yang kembali tinggi,” ungkap Nurhadi.
Menurutnya, perhatian utama Komisi IX DPR bukan sekadar apakah varian tersebut sudah masuk ke Indonesia atau belum, melainkan kesiapan sistem dalam mendeteksi sejak dini.
“Melainkan apakah kapasitas deteksi dini kita cukup kuat untuk membaca perubahan sejak awal,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan jeda antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara sering kali sangat singkat, sementara respons kebijakan kerap terlambat.
“Kami mendorong Pemerintah untuk memperkuat genomic surveillance secara merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” ujar Nurhadi.
Lebih lanjut, Anggota Fraksi NasDem itu menilai kualitas sistem deteksi sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, kesiapsiagaan dinilai jauh lebih penting dibandingkan tindakan reaktif setelah kasus meningkat.
“Di sisi lain, komunikasi publik juga harus dijaga tetap jernih, tidak menimbulkan kepanikan namun juga tidak meremehkan risiko,” jelas dia.
Politikus NasDem ini menekankan pentingnya menjaga disiplin dasar di masyarakat, seperti penggunaan masker saat sakit atau berada di tempat ramai, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kepatuhan terhadap vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko.
“Kami juga menilai Pemerintah perlu menyiapkan skenario lintas sektor sejak dini. Jangan sampai keterlambatan membaca sinyal awal justru berujung pada dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang lebih besar,” sebut Nurhadi.
Ia menambahkan, negara perlu memberi perhatian pada perlindungan pekerja harian, keberlangsungan UMKM, serta kesiapan bantuan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi menghadapi varian baru.
“Pada akhirnya, yang ingin kami tekankan adalah bahwa kekuatan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons krisis besar, tetapi dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar,” paparnya.
“Ini yang harus menjadi pelajaran utama dari pengalaman pandemi sebelumnya,” tutup Nurhadi.
