Jakarta, VIVA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkap Presiden RI Prabowo Subianto berpesan agar jemaah haji tidak dibebankan biaya tambahan jika ada kenaikan.
Hal itu disampaikan Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI menanggapi potensi kenaikan biaya haji imbas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran.
"Intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita," kata Gus Irfan dalam rapat, Rabu, 8 April 2026.
Gus Irfan lantas menjelaskan, ongkos penerbangan haji dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni Rp33,5 juta per jemaah. Namun, biaya tersebut berpotensi mengalami kenaikan imbas konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Di samping itu, Garuda Indonesia melaporkan potensi penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12 ribu ton. Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda/JAKARTA/DZ/20181-26 juga mengusulkan tambahan Rp7,9 juta perjemaah pada harga aftur 116 US$ sen per liter.
Sedangkan Saudi Airline melalui surat nomor 11732247/11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 US$ dollar per jemaah pada harga aftur 137,4 US$ cent per liter.
Dia lantas menyebut potensi kenaikan biaya haji bisa mencapai lebih dari 50 persen atau Rp50,8 juta per jemaah haji dalam skenario perubahan rute penerbangan.
Sementara itu, jika tak ada perubahan rute penerbangan, kenaikan sebesar 39,85 persen atau senilai Rp46,9 juta per jemaah haji.
"Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 51,48 persen," pungkas Gus Irfan.
