Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa negara lain banyak terdampak perang di Timur Tengah, salah satunya ialah harga energi atau minyak yang tinggi.
Namun, ia menegaskan bahwa negara Indonesia jauh lebih baik dari negara lainnya.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam taklimat pada Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026.
- Outlook Business
"Krisis yang terjadi di Timur Tengah, yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain," kata Prabowo.
Prabowo mengaku telah mempelajari data-data yang berkaitan dengan perang di Timur Tengah. Ia pun segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait menyampaikan kondisi global.
Di tengah krisis global akibat perang di Timur Tengah, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia masih dalam kategori aman. Meski, kata dia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
"Saya setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman ya. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya," kata dia.
Diketahui, Harga minyak dunia jatuh tajam setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara selama dua minggu yang juga mencakup pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz.
Melansir dari BBC, Rabu, 8 April 2026, minyak acuan global Brent crude tercatat turun sekitar 13 persen ke level US$94,80 atau setara Rp1.611.600 per barel (kurs Rp17.000). Sementara itu, harga minyak yang diperdagangkan di Amerika Serikat merosot lebih dari 15 persen menjadi US$95,75 atau sekitar Rp1.627.750 per barel.
Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya harga energi melonjak tajam akibat gangguan pasokan dari Timur Tengah. Konflik yang dimulai pada 28 Februari sempat mendorong harga minyak jauh di atas level normal, dari kisaran US$70 atau sekitar Rp1.190.000 per barel.
- The Cable
Gencatan senjata ini pada dasarnya terjadi setelah Amerika Serikat menyatakan akan menghentikan serangan terhadap Iran selama dua minggu, dengan syarat Teheran membuka Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman. Iran kemudian merespons dengan menyatakan kesediaannya menghentikan konflik jika serangan terhadap wilayahnya dihentikan, sekaligus membuka jalur pelayaran di selat tersebut.
