Prabowo Siapkan Dua Kebijakan Strategis Hadapi Ketidakpastian Global

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang," kata Teddy dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 8 April 2026.

Teddy menyebutkan, hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga eselon I di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy memastikan pemerintah menegaskan biaya haji per jamaah tidak akan mengalami kenaikan.

Bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah berupaya mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada tahun ini ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

"Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun ini, antrean haji paling lama 26 tahun," ujar Teddy.

Anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh eselon I kementerian lembaga dan Dirut BUMN, menghadiri rapat kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Tangkapan Layar.

Kemudian, sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu calon jamaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun. Pemerintah juga segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jamaah.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Teddy menyampaikan Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi IUP yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar," ujar Teddy.