Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkap potensi kenaikan biaya penerbangan haji 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4). Kenaikan ini dipicu sejumlah faktor global, termasuk harga avtur hingga kondisi geopolitik.
“Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah pada kisaran Rp 33,5 juta,” ucap Irfan.
Ia menjelaskan, kenaikan harga avtur global, lonjakan biaya, serta pelemahan nilai tukar membuat biaya tersebut meningkat signifikan. Selain itu, kondisi politik memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik.
“Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan, serta pelemahan nilai tukar, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” tutur Irfan.
Rute alternatif yang disiapkan maskapai juga berdampak pada waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar.
“Untuk itu, Garuda Indonesia rute alternatif menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam, serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12 ribu ton,” ucap Irfan.
Ia menambahkan, maskapai mengusulkan tambahan biaya kepada pemerintah.
“Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda/Jakarta DZ/20181/2026 mengusulkan tambahan Rp 7,9 juta perjemaah pada harga avtur 116 US cent per liter. Sedangkan Saudi Airline melalui surat nomor 11732247/11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah pada harga avtur 1374 US dollar cent per liter,” tutur Irfan.
Menurutnya, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah diperkirakan naik signifikan.
“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata perjemaah naik menjadi sekitar Rp 46,9 juta atau meningkat 39,85 persen,” ucap Irfan.
Sementara jika dilakukan perubahan rute, kenaikan akan lebih tinggi.
“Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 50,8 juta atau naik hingga 51,48 persen,” tutur Irfan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan tekanan global terhadap penyelenggaraan haji.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam teganan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ucap Irfan.
Terkait kontrak dengan maskapai, ia menjelaskan adanya klausul force majeure yang memungkinkan penyesuaian.
“Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airline diatur terkait klausul force majeure yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang,” tutur Irfan.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure.
“Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak yang berwenang baik di Indonesia maupun di Arab-Saudi yang dapat mencari dasar tersebut,” ucap Irfan.
Ia menegaskan pemerintah telah mulai membahas potensi tambahan biaya tersebut, dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo meminta agar kenaikan biaya pesawat tak dibebankan ke jemaah.
“Terkait kemungkinan-kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membicarakan ini, membahas ini dalam beberapa rakortas terbaru, yang intinya presiden Prabowo berharap apa pun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta jangan dibebankan kepada jemaah haji kita,” ucap Irfan.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kami dan tim untuk mendalami dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan,” tutur Irfan.
