Pantau - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan menyeluruh kepada saksi dalam persidangan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih guna menjamin keamanan serta kualitas kesaksian di pengadilan.
Skema Perlindungan Ketat di PersidanganWakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menyatakan perlindungan yang diberikan meliputi pengamanan melekat, pendampingan psikologis, serta pemenuhan hak prosedural selama proses persidangan.
Ia mengungkapkan, "Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum hingga setelah persidangan. Saksi mendapatkan pengawalan sejak proses keberangkatan menuju pengadilan, pendampingan selama di persidangan, hingga pengamanan saat kembali ke lokasi aman."
Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 7 April 2026, dua terlindung LPSK berinisial PA dan IT mendapatkan pengawalan serta pendampingan saat memberikan kesaksian.
Pada waktu yang sama, persidangan terdakwa lain juga berlangsung di Pengadilan Militer II-208 Jakarta.
Berdasarkan keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada 8 Desember 2025, perlindungan diberikan kepada kedua saksi dengan skema berbeda sesuai kebutuhan masing-masing.
Terlindung PA memperoleh bantuan rehabilitasi psikologis, biaya hidup sementara, serta fasilitasi restitusi.
Sementara itu, terlindung IT mendapatkan pemenuhan hak prosedural dan perlindungan fisik selama proses peradilan berlangsung.
LPSK juga memastikan para saksi tidak berinteraksi langsung dengan pihak yang berpotensi menimbulkan tekanan, termasuk terdakwa dan jaringan pelaku.
Antonius menegaskan langkah tersebut merupakan upaya negara agar saksi dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa tekanan, khususnya dalam perkara berisiko tinggi.
Ia menilai pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis saksi agar mampu memberikan keterangan secara utuh di hadapan majelis hakim.
Kronologi Kasus dan PenangananKasus ini bermula dari penculikan yang terjadi di area parkir pusat perbelanjaan di Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025.
Korban kemudian ditemukan meninggal dunia di wilayah Bekasi setelah diduga mengalami penganiayaan.
Perkara ini melibatkan sedikitnya 17 pelaku dari unsur sipil dan non-sipil dengan peran berbeda, mulai dari perencana hingga pelaku penganiayaan.
Motif kejahatan diduga terkait upaya penguasaan dana dari rekening dormant perbankan milik korban.
Dalam penanganan perkara, LPSK berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya serta turut menghadiri proses rekonstruksi.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan serta mengidentifikasi kebutuhan perlindungan lanjutan bagi para saksi.
LPSK menilai pengawalan melekat dalam persidangan merupakan langkah krusial untuk menjamin keselamatan saksi dan kelancaran proses peradilan.
Dengan perlindungan tersebut, diharapkan saksi dan keluarga korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut sehingga fakta terungkap secara menyeluruh dan keadilan bagi korban dapat terwujud.
