JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto mengklaim terbuka terhadap kritik, tidak terkecuali yang bertujuan untuk menurunkannya sebelum masa jabatan berakhir. Namun, ia menegaskan bahwa itu harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, yakni melalui pemilihan umum atau pemakzulan yang diusulkan lewat parlemen.
Memasuki bulan ke-17 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, wacana penurunan presiden mulai muncul. Salah satunya disampaikan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, dalam acara bertajuk “Halal Bihalal Pengamat Sebelum Ditertipkan”, akhir Maret 2026. Rekaman pernyataan Saiful Mujani menyebar di media sosial dan memantik perdebatan, bahkan sebagian pihak menganggap ia menginisiasi makar.
Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, direktur Badan Usaha Milik Negara, serta pejabat eselon I dari seluruh kementerian/lembaga, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/4/2026), menyinggung soal wacana tersebut.
Prabowo tidak memungkiri ada ketidakpuasan dari sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sehingga menginginkan penggantian kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir. Akan tetapi, ia mengingatkan, semua pihak harus selalu berpegang teguh pada konsensus saat Indonesia didirikan.
Presiden melanjutkan, Bangsa Indonesia telah memilih sistem demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, jika ada pihak yang tidak puas pada kinerja pemerintah dan ingin menggantinya, maka penggantian harus dilakukan dengan mekanisme yang demokratis dan sesuai konstitusi.
Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak masalah.
“Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak masalah. Tapi impeachment, ya, melalui saluran. Ada salurannya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MK (Mahkamah Konstitusi), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, penjatuhan kekuasaan sebelum masa jabatan berakhir bukan masalah jika dilakukan sesuai dengan mekanisme. Berkaca pada sejarah, terjadi beberapa pergantian seperti pada era Presiden ke-1 RI Sukarno pada 1966, Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998, dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid pada 2001. “(Mereka) turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan,” ujar Prabowo.
Presiden mengajak masyarakat untuk percaya terhadap sistem yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa serta memercayai kekuatan sendiri. Ia menilai, publik terkadang tidak menyadari Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat, sehingga kerap terbawa oleh ambisi dan ego masing-masing. Padahal, ambisi dan ego pribadi itu seringkali digunakan oleh kekuatan asing untuk memecah belah bangsa dan mengambil keuntungan dari posisi Indonesia yang strategis.
“Kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia karena pentingnya peran kita, makanya kita juga harus memimpin bangsa ini, mengendalikan bangsa ini dengan baik, tepat, dan andal,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan, ia terbuka terhadap kritik baik yang ditujukan terhadap dirinya maupun kinerja pemerintahan. Sebab, kritik berperan sebagai pengingat agar ia selalu bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai peringatan supaya kita waspada. ‘Prabowo bodoh’, oh saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya, kan, begitu,” tutur Presiden.
Prabowo juga mengaku terus mengikuti perkembangan, tidak terkecuali kritik yang menyebut dirinya keras kepala. Alih-alih menyangkal, ia justru berseloroh sambil memegang kepalanya untuk memastikan sebutan itu. Prabowo pun mengatakan, keras kepala terkadang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Bahkan, sikap itu juga menjadi ciri khas pada pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Kendati mengklaim terbuka, Presiden menilai bahwa saat ini terjadi fenomena kritik yang disampaikan dengan motif tidak mau bekerja sama membangun negara. Ia mengibaratkan itu dengan pembangunan jembatan di sebuah desa, tetapi ada sebagian warga yang tidak mau membantu prosesnya. Tak hanya enggan membantu, warga dimaksud juga terus menerus mengkritik proses pembangunan sehingga jembatan itu tidak kunjung tuntas.
“Fenomena ini bukan satu-dua tahun, sudah ratusan tahun. Waktu kita dijajah bangsa asing, ada saudara-saudara kita dari bangsa sendiri yang juga mempermudah bangsa asing menjajah kita, merampok kekayaan kita, membuat kita (menjadi) budak,” kata Prabowo.
Wacana penurunan Presiden yang bergulir beberapa hari terakhir juga tidak terlepas dari kritik publik terhadap kerja pemerintah. Saiful Mujani saat dihubungi, Rabu (7/4/2026), mengatakan, salah satu hal yang melatarbelakangi pernyataannya adalah kritik terhadap sosok Presiden Prabowo yang tidak presidensial.
Penilaian itu didasari pada pernyataan Presiden yang mengancam akan ”menertibkan” pengamat berdasarkan informasi intelijen, yang ia tafsirkan sebagai bentuk represi serupa era Orde Baru. Ia juga mengaitkan kekhawatiran ini dengan insiden kekerasan yang menimpa aktivis Kontras, Andre Yunus, baru-baru ini.
Dari sisi kebijakan, Saiful mengkritik pembengkakan jumlah anggota kabinet yang dinilai kontradiktif dengan klaim efisiensi. Ia juga meragukan kompetensi personal jajaran menteri serta kebijakan belanja populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelibatan TNI di wilayah sipil, yang dianggap tidak memiliki korelasi jelas dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Adapun mengenai mekanisme penurunan jabatan, Saiful menganggap jalur formal melalui Pemilihan Umum 2029 tidak lagi memadai karena urgensi waktu. Sementara prosedur pemakzulan (impeachment) yang dimulai oleh DPR juga dinilai hampir tidak mungkin karena kini mayoritas fraksi partai politik di parlemen merupakan pendukung Presiden. Oleh karena itu, Saiful menawarkan alternatif melalui tekanan massa atau people power seperti pada peristiwa 1966 dan 1998.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, tidak mudah bagi publik untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau program pemerintah saat ini.
Dari sisi kelembagaan, saluran kritik terbilang nihil. Sebab, di DPR mayoritas partai politik berhimpun pada koalisi besar pendukung pemerintah, sedangkan partai yang berada di luar pemerintahan juga tidak mengambil posisi kuat sebagai penyeimbang.
Akibatnya, peran DPR ibarat sebatas stempel bagi kebijakan pemerintah. Tidak ada indikasi kuat parlemen menguji kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo kerap mengundang pimpinan media massa untuk berdialog langsung di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Akan tetapi, itu saja belum cukup. Pemerintah perlu membuat langkah konkret, misalnya, dengan mengevaluasi program-program prioritas yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Sejauh ini, kritik publik terhadap kebijakan pemerintah berfokus pada program prioritas yang menghabiskan dana ratusan triliun seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai bagian dari kebijakan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan perkembangan dan terbuka terhadap kritik yang disampaikan terkait dengan tata kelola program-program tersebut.
Jika saluran-saluran terhadap kebijakan itu tertutup, maka itu jelas akan memicu protes. “Kalau saluran formal ini tertutup, akan berdampak pada membesarnya gerakan melalui protes dan demonstrasi seperti yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025,” kata Arya.
