Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau lahan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Selasa, 7 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan penyerahan penguasaan lahan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada Kejaksaan Agung setelah sebelumnya disita terkait kasus dugaan korupsi sektor pertambangan.
"TNI berkomitmen untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penertiban Kawasan Hutan (PKH). TNI siap bersinergi dengan seluruh pihak guna memastikan proses penertiban berjalan aman, tertib, dan memberi kepastian hukum," kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 April 2026.
Baca Juga :
Komnas HAM Surati TNI, Minta Periksa Tersangka Penyiram Andrie YunusLangkah ini menandai peningkatan status penanganan kasus, dari sebelumnya penertiban administratif kini menjadi penegakan hukum pidana. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menata kembali pengelolaan kawasan hutan serta sumber daya alam agar lebih transparan dan akuntabel demi kepentingan negara.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wamen LH Diaz Hendropriyono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran para pimpinan kementerian/lembaga ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembersihan di sektor pertambangan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau lahan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Foto: Puspen TNI.
Selain memastikan keamanan di lapangan, keterlibatan TNI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi di sektor sumber daya alam. Hal ini merupakan bagian dari upaya besar penataan ulang tata kelola hutan nasional.
"TNI siap mendukung upaya penataan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik," tegas Agung.
