BANK Dunia menilai kondisi fiskal Indonesia masih relatif kuat meskipun pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026. Kebijakan ini diambil di tengah kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa posisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman. Hal ini tercermin dari defisit fiskal tahun 2025 yang berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta rasio utang pemerintah yang berkisar di angka 40% dari PDB.
"Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif memiliki kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit," ujarnya, Rabu (8/4).
Baca juga : Harga Minyak Dunia Naik, Purbaya Prediksi Subsidi Energi Bengkak Rp100 T
Meski demikian, Mattoo menegaskan bahwa penyaluran subsidi harus semakin tepat sasaran. Ia menyoroti pentingnya bantuan tersebut benar-benar menjangkau kelompok masyarakat miskin serta kelas menengah rentan yang paling terdampak tekanan ekonomi.
Selain itu, ia juga menilai dukungan perlu diberikan kepada pelaku usaha kecil, bahkan sebagian usaha menengah, agar tidak semakin terbebani oleh kondisi ekonomi yang menantang.
Menurutnya, pemerintah perlu terus memperbaiki mekanisme distribusi subsidi agar manfaatnya optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fiskal di masa mendatang. Desain kebijakan yang lebih terarah dinilai mampu menekan risiko jangka panjang sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Baca juga : Purbaya Sebut Fiskal masih Aman dan Kuat di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia
"Semakin tepat sasaran dukungan, semakin kecil risiko terhadap beban fiskal," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa harga BBM bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun ini. Pemerintah, kata dia, telah mengantisipasi berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia, termasuk jika mencapai US$80 hingga US$100 per barel.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki sumber pendanaan lain untuk meredam tekanan tersebut. Salah satunya berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan.
Tak hanya itu, berbagai sumber penerimaan negara juga dinilai dapat menjadi penopang tambahan, seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
"Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).
Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 4,7%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 4,8%.
Meskipun mengalami revisi tipis, proyeksi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik yang diperkirakan berada di level 4,2%. (Ant/E-4)
