Kendaraan listrik kian ramai hilir mudik di jalanan kota-kota besar. Kehadirannya bukan terjadi tiba-tiba, melainkan didorong berbagai strategi, mulai dari keringanan pajak hingga kemudahan impor mobil completely built up atau CBU. Meski porsinya terhadap populasi kendaraan masih kecil, tren ini menunjukkan daya tarik kendaraan listrik yang meningkat.
Kebijakan kemudahan impor mobil listrik CBU tentu disertai syarat agar produsen berkomitmen memproduksi di dalam negeri. Pada periode 2024–2025, pasar kendaraan listrik justru dipenuhi produk impor, yang juga membuat harga mobil listrik lebih murah dari sebelumnya. Di sisi lain, kebijakan itu memunculkan kritik bahwa insentif lebih banyak menguntungkan produsen luar negeri ketimbang industri domestik.
Namun, jika ditarik lebih jauh, arah kebijakan itu mulai menunjukkan pola yang lebih utuh. Head of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho melihat pintu impor yang dibuka tidak sekadar memberi akses pasar, tetapi juga menjadi ”umpan” bagi investasi. Hal itu juga mendorong Indonesia menjadi bagian dari produsen kendaraan listrik (EV) global.
Dari situ, mulai muncul efek berlapis. Di satu sisi, harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Di sisi lain, fondasi industri dalam negeri perlahan terbentuk—dari investasi pabrik hingga penguatan ekosistem.
Namun, insentif fiskal saja tidak cukup dalam upaya akselerasi adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Tantangan sebenarnya ada pada insentif nonfiskal, seperti yang dilakukan di DKI Jakarta dengan kebijakan pembebasan ”ganjil-genap” dan transportasi publik yang relatif sudah baik.
”Bagaimana dengan daerah lain yang kondisinya tidak seperti Jakarta? Artinya, masih banyak variabel dan faktor yang perlu dipikirkan bersama,” kata Andry dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) ”Tantangan Percepatan Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia” yang digelar Harian Kompas (Kompas.id), di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Data Indef yang diolah dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, ekspansi pasar mobil listrik pada 2025 lebih banyak ditopang oleh penjualan unit impor CBU yang meningkat. Sementara porsi mobil yang dirakit di Indonesia (completely knocked down/CKD) menurun dari 57,2 persen pada 2024 menjadi 29,4 persen pada 2025 karena masih menggunakan baterai nikel, mangan, dan kobalt (NMC) yang berada pada kategori harga premium. Sementara CBU, yang menggunakan baterai lithium ferrophosphate (LFP), memiliki harga lebih murah.
Sejumlah dukungan insentif guna mempercepat adopsi kendaraan listrik itu dinilai memberi dampak positif pada perekonomian Indonesia. Pada 2025, misalnya, kontribusinya sekitar Rp 23,26 triliun. Kendati masih lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi kendaraan konvensional, potensi ini akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya ekosistem kendaraan listrik, kapasitas produksi, dan investasi.
”Dengan meningkatnya adopsi, diharapkan ekosistem kendaraan listrik semakin matang dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian nasional,” lanjut Andry.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengemukakan, adopsi kendaraan listrik tidak cukup dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak. Setidaknya ia menargetkan pangsa pasar kendaraan listrik bisa mencapai 10 persen dari populasi kendaraan di Indonesia.
Menurut dia, terdapat tiga komponen utama dalam mencapai target agar adopsi kendaraan listrik meluas. ”Pertama ada goal (target), lalu bagaimana caranya mencapai target, dan bagaimana sarana prasarananya. Misalnya, bagaimana instrumen peraturannya disiapkan, kemudian dukungan masyarakat seperti apa? Jadi, tidak hanya menentukan target,” ujarnya.
Sejumlah insentif pemerintah untuk impor mobil listrik CBU telah berakhir pada Desember 2025. Kini, muncul dorongan agar kebijakan itu dilanjutkan guna menjaga daya tarik kendaraan listrik. Apalagi, di tengah kenaikan harga minyak mentah akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, kendaraan listrik dinilai dapat menjadi alternatif, terutama saat Indonesia bergantung pada impor minyak dan BBM.
Kendati ada peningkatan penjualan yang ditopang berbagai insentif hingga akhir 2025, populasi kendaraan listrik masih relatif kecil. Populasi kendaraan listrik masih kurang dari 1 persen dari total populasi kendaraan (mobil, bus, truk, dan sepeda motor) di Indonesia yang mencapai sekitar 172 juta unit.
Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Meinarti Fauzie menambahkan, skema insentif menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Namun, saat ini, kelanjutannya masih dalam pembahasan kementerian/lembaga terkait.
Percepatan adopsi kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam dekarbonisasi sektor transportasi guna mencapai target emisi nol bersih pada 2060. ”Saat ini kami sedang membahas dan menyusun kebijakan insentif fiskal untuk konsumen kendaraan listrik dan nonfiskal bagi industrinya,” ujar Meinarti.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Unsur Pemangku Kepentingan Bidang Industri, Sripeni Inten Cahyani, menuturkan, target awal yang ditetapkan ialah 13 juta sepeda motor listrik pada 2030. Itu meliputi 7 juta sepeda motor baru dan 6 juta sepeda motor konversi. Namun, hingga 2026, target masih sulit untuk dicapai.
Inten mengungkapkan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mewujudkan visi negara untuk beralih ke kendaraan listrik karena adanya ketegangan di Timur Tengah. Perang berdampak pada krisis minyak global.
”Kita tahu saat Selat Hormuz ditutup, semua berdampak, termasuk harga minyak yang melambung. Jadi, ini momen yang tepat untuk mengejar target 10 persen,” kata Inten.
Inten menambahkan, masyarakat tak bisa serta-merta diajak konversi ke kendaraan listrik. Semua pihak perlu berkolaborasi untuk memberikan edukasi, termasuk media. Edukasi itu diperlukan agar gerakan hemat BBM untuk transportasi bisa menjadi kebiasaan. ”Kalau mau belanja ke depan gang saja harus naik sepeda motor, bagaimana mau hemat kalau masih pakai motor BBM?” katanya.
Inten menambahkan, selain insentif, perlu juga diwacanakan pembatasan produksi kendaraan berbahan bakar minyak. Jika total kendaraan terus bertambah tanpa ada pembatasan, target persentase kendaraan listrik akan sulit dicapai.
”Terutama pembatasan motor dari sisi umur. Motor yang sudah berusia tua akan menyumbang emisi yang lebih besar. Jadi, lebih baik dikonversi ke tenaga listrik,” kata Inten.
Terkait usulan pembatasan tersebut, Moeldoko mengungkapkan hal senada. Menurut dia, adopsi kendaraan listrik tidak cukup dengan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak. Pembatasan kendaraan konvensional pun diperlukan.
”Dengan kendaraan listrik, warga bisa berhemat (biaya transportasi) dan pemerintah bisa menekan beban fiskal akibat impor minyak,” ucapnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pengembangan kendaraan listrik menjadi prioritas penting dan sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan implementasinya masih besar. Insentif pemerintah tetap diperlukan sebagai pemicu untuk mencapai tahap awal adopsi. Setelah mencapai skala tertentu, insentif dapat dikurangi.
Selain itu, dari sisi pembiayaan, akses kredit atau leasing untuk kendaraan listrik masih menjadi kendala. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang mudah dibiayai, kendaraan listrik belum memiliki dukungan pembiayaan yang kuat karena pangsa pasar yang masih kecil.
