Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO mengumumkan harga pangan dunia naik 2,4 persen pada Maret 2026 akibat tingginya biaya energi imbas dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.
Mengutip laman resmi FAO, Indeks Harga Pangan FAO tercatat naik menjadi 128,5 poin pada Maret 2026. Kenaikan itu menandai kenaikan harga dalam dua bulan terakhir secara berturut-turut. Indeks Harga Pangan FAO berada 1,2 poin atau 1 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Indeks Harga Pangan FAO mengukur perubahan bulanan harga internasional dari lima kelompok komoditas pangan, yakni serealia, minyak nabati, produk susu, daging, dan gula.
Kenaikan harga terjadi pada semua kelompok komoditas utama, termasuk sereal, minyak nabati, daging, susu, dan gula. Dari rincian indeks, tekanan terbesar terjadi pada subkelompok sereal. Indeks Harga Sereal FAO meningkat 1,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Lonjakan ini utamanya didorong oleh harga gandum dunia yang naik 4,3 persen.
FAO menjelaskan, kenaikan harga gandum diperburuk oleh dua faktor produksi. Pertama, kekeringan yang melanda kawasan pertanian di Amerika Serikat. Kedua, ekspektasi pengurangan luas tanam di Australia akibat biaya pupuk yang lebih tinggi. Harga jagung global ikut terangkat seiring dengan naiknya harga pupuk.
Kemudian, Indeks Harga Minyak Nabati tercatat rata-rata 183,1 poin pada Maret atau naik 5,1 persen dari catatan Februari. Capaian itu menandai kenaikan bulanan ketiga berturut-turut, dengan kenaikan tahunan 13,2 persen.
FAO menyebut harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan biji raps (rapeseed) internasional semuanya naik. Kondisi ini merupakan efek limpahan dari kenaikan tajam harga minyak mentah, yang kemudian memicu ekspektasi peningkatan permintaan bahan bakar nabati di pasar global.
Di sektor peternakan, Indeks Harga Daging tercatat rata-rata 127,7 poin, naik 1 persen dari Februari, sekaligus 8 persen lebih tinggi dari level tahun sebelumnya. Sementara untuk Indeks Harga Susu naik 1,2 persen dalam sebulan menjadi 120,9 poin meskipun secara tahunan levelnya 18,7 persen lebih rendah dari catatan Maret 2025.
Kenaikan paling tajam justru terjadi pada komoditas gula. Indeks Harga Gula FAO melonjak 7,2 persen sepanjang Maret. Lonjakan ini dipicu kebijakan Brasil sebagai eksportir gula utama, yang akan menggunakan lebih banyak tebu untuk memproduksi etanol sebagai langkah mengimbangi harga minyak mentah internasional yang lebih tinggi.
Menghadapi melonjaknya harga pangan global tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, dalam pertemuan dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa (7/4/2026), menegaskan, pasokan pangan nasional aman, bahkan surplus, di tengah gejolak global dan potensi kekeringan akibat El Nino.
Pemerintah memastikan neraca pangan nasional tetap terjaga dengan baik, mampu, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah mencatat beberapa komoditas pangan utama justru mengalami surplus, termasuk beras (16,39 juta ton) dan jagung (4,3 juta ton) hingga Mei 2026. Surplus juga tercatat pada komoditas lain, seperti gula (632.000 ton), daging ayam (837.000 ton), dan telur ayam (423.000 ton).
Pemerintah juga memastikan ketersediaan cadangan pangan melalui Perum Bulog. Stok beras saat ini tercatat sebanyak 4,6 juta ton sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.
Dari sisi harga, selama bulan puasa Ramadhan, harga pangan relatif terkendali. Kendati beberapa komoditas sempat melebihi harga eceran tertinggi (HET), harga tersebut tetap berada dalam batas yang wajar. Inflasi pangan juga menunjukkan tren penurunan positif, dari 2,5 persen menjadi 1,58 persen pada Maret 2026.
Selain itu, untuk menjaga stabilitas pangan, Bapanas mengambil langkah-langkah strategis termasuk pembentukan gugus tugas pelanggaran pangan serta distribusi beras dan jagung di bawah program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP).
Langkah-langkah penting lainnya termasuk distribusi bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat, implementasi besar-besaran gerakan pangan terjangkau, fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, serta penguatan pemantauan harga melalui panel harga pangan nasional.
Kendati demikian, lonjakan harga pangan global seperti dirilis oleh FAO tersebut diperkirakan akan berdampak pada Indonesia secara bertahap. Pasalnya, masih ada sejumlah komoditas pangan yang hingga saat ini masih dipenuhi dengan cara impor, seperti gandum, kedelai, dan gula.
Untuk komoditas gandum, ketergantungan Indonesia mencapai 100 persen untuk memenuhi kebutuhan industri tepung terigu dan pakan ternak, dengan total volume impor tahunan yang diprediksi menembus angka 11,2 juta ton pada 2026.
Kemudian volume impor kedelai nasional masih berada pada level yang tinggi, yakni berkisar 2,4 juta hingga 2,6 juta ton per tahun. Dari angka itu, 80-90 persen kebutuhan perajin tahu dan tempe domestik harus dipenuhi dari pasar global, terutama dari Amerika Serikat dan Amerika Latin.
Indonesia juga merupakan salah satu importir gula terbesar di dunia dengan volume impor yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor gula 5,31 juta ton dengan nilai 3,03 miliar dolar AS pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Terlebih, kenaikan harga pangan dunia tersebut juga bisa menimbulkan efek domino di sektor peternakan. Kenaikan harga bahan baku pakan impor, seperti jagung dan gandum, berpotensi mengerek harga daging ayam dan telur di tingkat konsumen dalam waktu dekat.
Selain faktor harga, Indonesia juga diperkirakan akan menghadapi risiko penghentian ekspor dari negara-negara produsen. Pasalnya, negara eksportir bisa melakukan pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka saat terjadi gejolak global.
Selain tekanan eskalasi geopolitik global, ketahanan pangan nasional tahun ini diperkirakan akan menghadapi tekanan berlapis lainnya, yaitu iklim ekstrem El Niño dan distribusi domestik. Kombinasi ketiga tekanan tersebut berpotensi mendorong inflasi pangan secara sistemik sehingga bisa berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun ini.
Hal tersebut dikemukakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam laporannya berjudul ”Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development Maret 2026”. Lembaga riset ini mencatat dalam beberapa tahun terakhir, produksi padi nasional cenderung stagnan sehingga rentan terhadap guncangan iklim. Selama periode 2019-2024, produksi padi tercatat relatif datar sebelum meningkat pada 2025.
Meski demikian, peningkatan itu dinilai belum cukup untuk menjadi bantalan saat menghadapi potensi El Niño pada tahun ini. Iklim ekstrem tersebut diperkirakan berdampak pada pergeseran musim tanam, penurunan produktivitas, serta potensi kenaikan harga beras akibat berkurangnya pasokan domestik.
Dari sisi eskalasi geopolitik global, tekanan tersebut dapat mendorong kenaikan harga energi. Gangguan distribusi gas alam berpotensi meningkatkan harga pupuk global karena gas merupakan bahan baku utama produksi pupuk nitrogen dan urea.
Harga kontrak berjangka urea dilaporkan mencapai 684 dolar AS per ton, tertinggi sejak Oktober 2022, dan meningkat lebih dari 70 persen sejak awal tahun. Padahal, kawasan Teluk menyumbang sekitar 46 persen pasokan urea global sehingga gangguan distribusi di wilayah tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian global.
Untuk Indonesia, tekanan tersebut diperkuat oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta ketergantungan terhadap impor pupuk. Pada perdagangan Selasa (7/4/2026), misalnya, rupiah di pasar valuta asing (spot) ditutup melemah 0,41 persen ke level Rp 17.105 per dolar AS. Sementara di sisi lain, pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026.
Adapun untuk pupuk, BPS mencatat, volume impor pupuk Indonesia pada 2025 sebanyak 8,36 juta ton, atau naik 11,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 46,9 triliun dalam APBN 2026, ketergantungan impor pupuk tersebut berisiko tidak cukup menahan tekanan biaya internasional sehingga dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi pangan.
Dalam laporannya, Indef menilai kebijakan stabilisasi harga masih berfokus pada sisi permintaan melalui pasar murah dan subsidi transportasi sehingga dampaknya cenderung sementara. Tanpa perbaikan distribusi dan penguatan pasokan, tekanan harga dinilai berpotensi berlanjut bahkan setelah periode Ramadhan.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah perlu segera memperkuat cadangan pangan nasional serta mencari alternatif sumber impor di luar kawasan konflik. Langkah ini dinilai penting untuk menahan laju inflasi pangan, terutama pada paruh kedua 2026. (LITBANG KOMPAS)
