Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang meminta agar harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan imbas konflik di Timur Tengah.
Gibran menyatakan, pemerintah menghormati usulan yang ada, termasuk dari JK. Namun, dia mengatakan, usulan ini tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil," ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4).
Gibran mengatakan, pemerintah akan melakukan efisiensi dan refocusing anggaran agar masyarakat kelas bawah tak terbebani efek berantai dari kenaikan BBM.
"Selain itu, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong," katanya.
Gibran menambahkan, Prabowo hari ini juga telah meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik. Ini dinilai merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan BBM.
Adapun usulan untuk menaikkan harga BBM itu disampaikan JK pada Rabu (1/4) lalu. Meski begitu, dia juga mendorong adanya upaya penghematan.
"Hemat memakai BBM artinya angkutan umum lebih umum. Begitu juga seperti anjurkan oleh Bahlil ya, untuk masak harus hemat. Banyak hal yang harus dihemat betul. Tapi memang situasi banyak hal yang tidak bisa diatasi sendiri, karena memang ini naik harga pun karena harga BBM internasional semua kena," kata JK.
"Ya kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2005-2006 waktu krisis: naikkan harga. Supaya dengan harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke mana-mana kalau tidak perlu. Bisa mengurangi setengah pemakaian BBM. Tapi kalau dikasih harga murah, orang seenaknya," tutur dia.
JK juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan beban subsidi energi, termasuk BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Menurut JK, membengkaknya subsidi energi berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah beban utang pemerintah.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
