Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya membuka suara usai viral mengenai pengadaan 21.800 sepeda motor listrik seharga Rp 42 juta untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadang menjelaskan jika urgensi pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG ini diperuntukkan untuk wilayah dengan akses transportasi sulit.
"Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit," kata Kepala BGN Dadan saat ditemui awak media jelang taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 09 April 2026.
Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat bagian dalam dan luar gedung di suatu wilayah berjejer penuh sepeda motor. Kendaraan roda dua itu tampak masih dibungkus plastik dengan logo BGN pada bagian samping sepeda motor. Berikut Narasi rangkum sederet fakta mengenai pengadaan motor Listrik untuk Kepala SPPG
Motor SPPG Hasil Karya Anak NegeriKepala BGN Dadan Hindayana mengklaim jika motor listrik yang diperuntukkan untuk kepala SPPG merupakan hasil karya dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen yangdiproduksi di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 09 April 2026.
Meskipun pengadaan motor sudah dalam tahap penyelesaian, Dadan menegaskan bahwa sepeda motor tersebut belum dapat didistribusikan kepada pihak pengguna. Saat ini, motor-motor tersebut harus melalui proses administrasi dan pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum bisa digunakan. .
Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.
"Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel," tambahnya.
Pengadaan Sesuai Anggaran 2025Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan sepeda motor untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari rencana anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggarkan pada tahun 2025.
Dalam konfirmasinya, Dadan menekankan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengadaan ini selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara yakni tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan, you are never alone (tidak pernah berjalan sendiri). Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dadan juga menegaskan, tahap perencanaan program dibahas melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Proses realisasi pengadaan sepeda motor MBG dilakukan secara bertahap, dimulai sejak akhir tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar pengadaan dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan efektif.
Pada tahap pengadaan, Dadan menyebut adanya proses review oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan seluruh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, begitu pula dengan proses pembayaran yang tidak lepas dari pengawasan dan harus melalui persetujuan Kemenkeu.
"Dalam proses pembayaran semuanya di-approve (setujui) oleh Kemenkeu," jelasnya.
Kemenkeu: Tahun Lalu DitolakSementara itu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapannya mengenai pengadaan sepeda motor untuk program MBG. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa fokus penggunaan anggaran seharusnya tetap pada penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, yang merupakan inti dari program MBG.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan sepeda motor dan komputer untuk program tersebut pernah diajukan tahun lalu dan usulan tersebut kemudian ditolak oleh Kementerian Keuangan.
“Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa,” jelas Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 April 2026.
Dengan demikian, BGN harus berkoordinasi dengan Kemenkeu agar pengadaan tersebut tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan di lapangan.
