Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Jakarta
Pemerintah Tekan Konsumsi Fosil Lewat Efisiensi Kendaraan Dinas dan Penguatan Transportasi Massal
Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mengancam stabilitas pasokan energi, Pemerintah Indonesia mulai mengonsolidasikan langkah strategis untuk mereduksi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Fokus utama saat ini diarahkan pada transformasi budaya bertransportasi dan percepatan adopsi Energi Baru Terbarukan (EBT).
Langkah ini bukan sekadar imbauan publik, melainkan dimulai dari internal birokrasi. Pemerintah secara resmi mulai membatasi penggunaan kendaraan dinas operasional sebagai bentuk efisiensi anggaran dan energi. Kebijakan ini diambil menyusul fluktuasi harga komoditas energi dunia yang kian sulit diprediksi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur transportasi publik kini menjadi prioritas utama guna memicu migrasi gaya hidup masyarakat secara masif.
"Kita berharap kita semua mulai perlahan-lahan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal," ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, dikutip Kamis 9 April 2026.
Reduksi Fosil dan Penguatan EBT
Ketergantungan terhadap minyak bumi dan batu bara dinilai menjadi kerentanan ekonomi yang harus segera dimitigasi. Gangguan distribusi di kawasan Timur Tengah menjadi alarm bagi kedaulatan energi nasional.
Sebagai solusinya, pemerintah tidak hanya melakukan efisiensi pada aset berbasis fosil, tetapi juga mendorong ekosistem kendaraan listrik secara hulu ke hilir.
Puncak dari komitmen ini ditandai dengan langkah konkret Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan meresmikan pabrik manufaktur kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah.
Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam menyuplai moda transportasi ramah lingkungan di tanah air.
"Kita memang harus bekerja keras untuk sesegera mungkin mengubah budaya kita. Kita mesti beralih dari energi berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan, yang salah satunya berbasis listrik," tambah Prasetyo.
Transformasi Budaya Kerja
Guna mendukung visi besar ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merilis kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini mencakup skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk:
• Penerapan Work From Home (WFH): Mengurangi mobilitas kendaraan secara harian.
• Konservasi Energi : Imbauan ketat penghematan listrik di instansi pemerintahan.
• Prioritas Transportasi Publik : Kewajiban moral bagi pejabat untuk memberi teladan dalam penggunaan moda transportasi massal.
Melalui integrasi kebijakan antara perbaikan sarana publik, efisiensi birokrasi, dan hilirisasi industri listrik, Indonesia berupaya membangun resiliensi ekonomi yang lebih hijau di tengah krisis energi yang membayangi pasar internasional.
Editor: Redaktur TVRINews
