Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan transformasi digital sebagai strategi utama dalam menjaga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD serta daya saing daerah.
“Ini sangat penting untuk memaksimalkan bagaimana pola-pola pelayanan digital yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD yang ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap berbagai program digitalisasi yang telah diluncurkan sebelumnya. Menurutnya, sejumlah inovasi belum diiringi implementasi dan evaluasi yang optimal.
“Tahun lalu banyak sekali launching kegiatan digitalisasi, tetapi kontrolnya, pengawasannya, aplikasinya ini tidak terkontrol dengan baik,” tegasnya.
Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memastikan setiap program digitalisasi berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Lebih lanjut, ia mengkritisi budaya transaksi yang masih didominasi sistem tunai, termasuk di kalangan aparatur pemerintah.
Padahal, digitalisasi pembayaran terus didorong sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah.
“Kita bicara digitalisasi, kita bicara pembayaran sistem digital, tapi di kantong kita cash-nya masih banyak. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana walk the talk,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi kunci utama keberhasilan transformasi digital.
Implementasi digitalisasi, kata dia, harus dimulai dari internal pemerintah sebelum diperluas ke masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa digitalisasi ini tidak lagi menjadi barang asing, dimulai dari lingkup internal kita. Nanti ke depan harus terbalik, masyarakat yang bertanya ‘kok di sini tidak ada QRIS-nya?’,” lanjutnya.
Munafri menambahkan, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, seluruh SKPD diminta menjadikan program ini sebagai prioritas dengan target capaian yang terukur.
Ia juga mendorong peningkatan kecepatan kinerja dan daya saing daerah. Meski TP2DD Kota Makassar saat ini menempati peringkat pertama di Sulawesi Selatan, ia mengingatkan bahwa capaian output dan outcome masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat nasional.
