FAJAR, JAKARTA — Krisis energi global yang dipicu eskalasi konflik geopolitik mendorong banyak negara memperketat konsumsi energi, termasuk di sektor transportasi.
Situasi ini sekaligus menegaskan urgensi reformasi transportasi umum sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini belum merata di Indonesia.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai transportasi umum merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi negara, terlebih di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Menurutnya, negara dengan sistem transportasi publik yang baik cenderung lebih siap menghadapi tekanan krisis energi dan mampu menjaga stabilitas mobilitas masyarakat.
Krisis energi global yang dipicu konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah mendorong berbagai negara menerapkan kebijakan penghematan. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari penyesuaian pola kerja, pembatasan konsumsi BBM, hingga pengurangan subsidi energi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu komponen yang paling terdampak oleh gejolak energi global.
“Transportasi umum sejatinya adalah kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara. Urgensinya akan semakin nyata, terutama saat dunia menghadapi krisis energi global,” ujarnya.
Djoko memaparkan, sejumlah negara telah menerapkan kebijakan penghematan dengan berbagai pendekatan. Pakistan, misalnya, mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan serta memangkas tunjangan BBM aparatur pemerintah. Mesir menaikkan harga BBM secara bertahap, sementara India memperketat pengendalian gas alam dan mengurangi subsidi energi.
Di kawasan Asia Tenggara, Thailand menganjurkan aparatur sipil negara bekerja dari rumah serta membatasi penggunaan pendingin ruangan. Vietnam mengimbau pembatasan kendaraan pribadi, sedangkan Filipina menerapkan empat hari kerja dan menurunkan konsumsi energi lembaga pemerintah hingga 20 persen.
Sebaliknya, negara dengan sistem transportasi publik yang mapan dinilai mampu mengambil langkah lebih progresif. Korea Selatan menyesuaikan harga BBM secara dinamis, Jepang menyiapkan pelepasan cadangan minyak, sementara Australia bahkan menggratiskan layanan angkutan umum untuk mendorong peralihan moda transportasi secara masif.
Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan delapan kebijakan penghematan energi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta dorongan kepada aparatur sipil negara untuk menggunakan transportasi publik.
Namun demikian, Djoko menilai kesiapan transportasi umum di berbagai daerah masih jauh dari ideal dan belum mampu menjadi tulang punggung mobilitas harian. Hingga saat ini, hanya sistem transportasi umum di Jakarta yang dinilai relatif mumpuni, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Ia menambahkan, meskipun sejumlah pemerintah daerah telah mengoperasikan layanan transportasi modern, keberadaannya belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai moda harian. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya dukungan terhadap program pengembangan angkutan umum, termasuk program Teman Bus yang menghadapi pemangkasan anggaran dan ketidakpastian keberlanjutan.
Menurutnya, pemerintah pusat dinilai terlambat dalam membenahi sistem transportasi umum. Di banyak kota, kualitas angkutan publik terus menurun, bahkan sebagian telah hilang tanpa pengganti yang memadai.
Djoko juga menyoroti pentingnya revisi Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 terkait penggunaan kendaraan dinas yang dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran.
“Kementerian Dalam Negeri perlu segera merevisi aturan tersebut agar lebih adaptif terhadap kebutuhan efisiensi energi,” tegasnya.
Selain itu, ia turut menanggapi kebijakan bersepeda ke kantor yang mulai diterapkan di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko jika tidak didukung infrastruktur yang aman dan memadai.
Berdasarkan data Statistik Komuter Jabodetabek 2023, hanya sekitar 1,4 persen masyarakat yang menggunakan sepeda atau berjalan kaki sebagai moda transportasi.
“Selama aspek keamanan dan kenyamanan belum terjamin, sepeda akan sulit bertransformasi menjadi moda transportasi utama,” katanya.
Lebih lanjut, Djoko mendorong percepatan elektrifikasi transportasi umum sebagai bagian dari transisi energi nasional. Ia menilai transportasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai instrumen ketahanan energi dan pemerataan ekonomi.
“Transportasi umum bukan sekadar sarana berpindah tempat, melainkan urat nadi perekonomian sekaligus instrumen keadilan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, elektrifikasi transportasi publik harus menjangkau wilayah perkotaan hingga daerah terpencil agar transisi energi berjalan inklusif. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi katalisator pemerataan aksesibilitas sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi nasional secara berkelanjutan. (an)
