BANDA ACEH (Realita) - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M. Daud (HRD), mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh, Kamis (9/4/2026). Ia menekankan pentingnya konektivitas wilayah agar manfaat pembangunan segera sampai ke tangan masyarakat.
Dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Irmawan, rombongan Komisi V meninjau langsung progres berbagai proyek strategis. Politisi PKB tersebut menilai kehadiran negara mulai nyata melalui kucuran anggaran infrastruktur yang mencapai triliunan rupiah.
Baca juga: Jelang KTT G20, Peningkatan Infrastrukur Ramah Lingkungan Dipercepat
“Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian lainnya. Infrastruktur di Aceh saat ini sudah mulai berjalan dengan baik dan sangat membanggakan,” ujar Ruslan.
Namun, Ruslan mengingatkan bahwa pembangunan fisik membutuhkan tahapan yang sistematis. Ia mengimbau masyarakat untuk memahami durasi pengerjaan yang tidak singkat demi kualitas bangunan yang terjaga.
“Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup panjang berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan,” terangnya.
Meskipun progres berjalan positif, Ruslan menyoroti kendala akses pada sejumlah wilayah pedalaman. Ia mencatat banyak desa dan kecamatan yang masih memerlukan penguatan konektivitas jalan dan jembatan.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan atensi lebih pada percepatan mobilitas warga. Hal ini bertujuan agar roda ekonomi di daerah terdampak bencana kembali berputar normal.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar percepatan ini terus dilakukan. Jika semua akses tersambung, tentu masyarakat akan sangat terbantu,” katanya.
Selain faktor anggaran, HRD menegaskan bahwa kunjungan berkala Presiden ke Aceh menjadi sinyal kuat komitmen pusat. Baginya, perhatian langsung tersebut memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat setempat.
Baca juga: Kementerian PUPR Siapkan 30 Proyek KPBU Senilai Rp332,59 Triliun di Tahun 2022
“Ini bukti bahwa negara hadir. Bukan hanya anggaran yang turun, tetapi perhatian langsung dari Presiden untuk masyarakat Aceh,” pungkas H Ruslan.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menetapkan target pembangunan 20.647 unit hunian tetap (huntap) untuk periode 2026–2028. Program ambisius ini menelan total anggaran sebesar Rp5,94 triliun.
Pemerintah membagi alokasi pembangunan huntap dalam tiga tahap tahunan. Sebanyak 6.220 unit akan rampung pada 2026, disusul 9.747 unit pada 2027, dan 4.680 unit pada 2028.
Kabupaten Aceh Tamiang menerima alokasi terbesar dengan total 10.456 unit rumah. Selain itu, Aceh Utara mendapatkan 4.827 unit dan Gayo Lues memperoleh jatah 3.350 unit hunian.
Baca juga: Ruas Silangit - Parapat Kini Lebih Lancar
Sejumlah wilayah lain seperti Bireuen, Aceh Tengah, hingga Kota Lhokseumawe juga masuk dalam daftar penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan warga terdampak memiliki hunian layak dan aman.
Selain hunian tetap, Kementerian Pekerjaan Umum terus mematangkan pembangunan hunian sementara (huntara). Hingga kini, sebanyak 1.218 unit huntara telah berdiri di berbagai titik terdampak.
Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah huntara terbanyak, yakni 522 unit. Sementara itu, 84 unit tambahan saat ini masih dalam proses pengerjaan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 386 unit huntara baru di Desa Rimba Sawang, Kebun Medang Ara, dan Mekar Jaya. Seluruh proses teknis mengacu pada hasil koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (mis)
Editor : Redaksi
