Jakarta, VIVA – Rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan pihaknya membuka opsi memanggil BGN untuk memberikan klarifikasi terkait urgensi pengadaan motor listrik tersebut.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” ujar Neng Eem dalam keterangannya, Kamis, 9 April 2026.
Neng Eem menilai, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.
“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.
Neng Eem mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut.
Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan pengadaan 21.801 unit motor listrik seharga Rp 42 juta untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kata dia, motor listrik itu untuk menunjang kebutuhan operasional di daerah-daerah dengan akses transportasi sulit atau sulit dijangkau.
"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ucap Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 9 April 2026.
