EtIndonesia. Amerika Serikat mengeluarkan ultimatum kepada Iran, menuntut agar dalam batas waktu yang ditentukan membuka kembali Selat Hormuz, jika tidak maka akan dilakukan serangan udara terhadap infrastruktur penting.
Di tengah situasi yang semakin memanas, Iran justru dilaporkan mengerahkan warga sipil, bahkan anak-anak, untuk membentuk “tameng manusia” guna melindungi pembangkit listrik. Hal ini memicu perhatian luas dari komunitas internasional terkait metode perang dan batas kemanusiaan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ultimatum, menuntut Iran membuka Selat Hormuz sebelum malam hari, jika tidak maka fasilitas penting akan menjadi sasaran serangan udara. Analisis menunjukkan ada tiga kemungkinan perkembangan:
- AS tidak mengambil tindakan, namun berisiko melemahkan posisi negosiasi;
- tercapai kesepakatan terbatas yang meredakan ketegangan sementara;
- AS mengizinkan serangan militer, dengan serangan presisi terhadap sektor energi dan infrastruktur Iran.
Menjelang tenggat waktu, otoritas Iran justru mengeluarkan perintah mobilisasi darurat, meminta pemuda sipil untuk berkumpul di pembangkit listrik dan membentuk “dinding manusia” guna melindungi fasilitas dari serangan. Pihak berwenang bahkan menekankan bahwa pembangkit listrik adalah aset nasional yang berkaitan dengan masa depan generasi muda.
Namun, praktik menempatkan warga sipil langsung di garis depan target militer ini segera memicu kecaman keras dari berbagai pihak.
“Taktik ‘gelombang manusia’ ala Partai Komunis Tiongkok dan taktik ‘tameng manusia’ Iran sama-sama sangat kejam dan tidak bermoral. Intinya sama—mengabaikan nilai kehidupan. Ideologi seperti ateisme ekstrem maupun indoktrinasi fanatik menjadi akar dari sikap yang meremehkan nyawa manusia,” kata pengamat politik Zheng Haochang.
Analisis menunjukkan bahwa penempatan warga sipil di sekitar target militer atau strategis pada dasarnya merupakan taktik “tameng manusia” yang sangat kontroversial, dan dalam perang modern dapat melanggar hukum humaniter internasional.
Sejak Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran, Iran beberapa kali dilaporkan memindahkan personel militer dan peralatan ke area permukiman, sekolah, masjid, dan stadion untuk menghindari serangan presisi.
Strategi “pencampuran militer dan sipil” ini membuat warga sipil langsung terpapar risiko perang.
Zheng Haochang menambahkan: “Bisa dikatakan bahwa para penguasa di Tiongkok dan Iran memiliki pola pikir yang sangat ekstrem. Tanpa dasar ideologi yang sangat radikal, tindakan seperti ini tidak mungkin dilakukan.”
Di tengah meningkatnya ketegangan di medan perang, prospek negosiasi dinilai tidak optimistis. Analisis menyebutkan bahwa setelah beberapa kali memperpanjang tenggat waktu, ruang kompromi dari pihak AS semakin terbatas. Sementara itu, Iran cenderung menunda waktu dan mengajukan syarat seperti “gencatan senjata permanen” dan “tidak boleh ada serangan lagi”.
Pengamat militer Mark mengatakan: “Jika tenggat waktu diperpanjang lagi, ada kemungkinan besar AS akan terjebak dalam strategi Iran untuk mengulur waktu. Pemerintah Iran saat ini tidak ingin berkomitmen penuh, seolah ingin memaksa AS menyetujui semua tuntutan. Dari perkembangan saat ini, kemungkinan AS melakukan pemboman besar-besaran semakin meningkat.”
Saat ini, struktur kekuasaan internal Iran juga dilaporkan terpecah. Kelompok garis keras seperti Islamic Revolutionary Guard Corps mungkin tidak sepenuhnya terkendali, sehingga kesepakatan apa pun berisiko hanya menjadi “di atas kertas” dan konflik bisa kembali meletus.
Analisis juga menyebutkan bahwa jika situasi terus meningkat, langkah berikutnya dari militer AS mungkin tidak hanya terbatas pada serangan udara, tetapi juga mencakup operasi untuk menguasai pulau-pulau strategis di sekitar Selat Hormuz, sebagai persiapan operasi amfibi selanjutnya.
Laporan oleh reporter NTD, Yi Xin dan Qiu Yue.
