No Viral, No Justice: Ketika Kebijakan Negara Ditentukan Jumlah Retweet

Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pola yang terus berulang? Sebuah kasus viral di media sosial, warganet ramai berkomentar, tagar trending di X, lalu dalam waktu singkat pejabat publik tiba-tiba angkat bicara dan kebijakan baru pun lahir. Siklus ini terasa begitu wajar sekarang, sampai kita lupa untuk bertanya: apakah ini cara yang benar untuk membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak?

Sebagai mahasiswa psikologi yang tengah mempelajari logika dan penalaran ilmiah, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah politik atau tata kelola pemerintahan. Ini adalah krisis penalaran. Dan kalau kita mau jujur, akar masalahnya ada jauh di dalam cara kita memahami apa itu pengetahuan yang valid dan apa itu sekadar kebisingan kolektif.

Dalam logika ilmiah, ada dua jalur utama penalaran: induktif dan deduktif. Penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta spesifik untuk menarik kesimpulan umum, sementara penalaran deduktif berangkat dari prinsip umum untuk diterapkan pada kasus spesifik. Keduanya punya standar ketat soal kualitas data yang digunakan.

Tren media sosial tidak memenuhi standar itu. Ketika sebuah isu viral, yang terjadi bukan pengumpulan data yang representatif, melainkan amplifikasi opini dari kelompok yang paling vokal, paling emosional, dan paling aktif di platform tertentu. Ini bukan sampel yang baik. Ini bahkan bukan sampel sama sekali, melainkan cerminan dari algorithm-driven echo chamber yang memperkuat suara tertentu sembari membungkam yang lain.

Kebijakan yang lahir dari tren semacam ini ibarat dokter yang meresepkan obat berdasarkan keluhan paling keras di ruang tunggu, bukan berdasarkan diagnosis yang teliti. Hasilnya bisa berbahaya, bahkan ketika niatnya baik.

Ilmu pengetahuan yang baik mensyaratkan objektivitas, artinya kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, bukan pada intensitas perasaan kolektif. Namun media sosial bekerja dengan mekanisme yang berlawanan arah: konten yang paling memancing emosi adalah konten yang paling banyak dibagikan, paling cepat trending, dan paling mungkin sampai ke meja pengambil kebijakan.

Akibatnya, kebijakan publik semakin sering lahir bukan dari riset mendalam, bukan dari kajian akademis, bukan dari data longitudinal, melainkan dari gelombang kemarahan atau simpati yang meluap di linimasa. Ini bukan objektivitas. Ini adalah subjektivitas massal yang berpakaian urgensi.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan erat dengan availability heuristic, yaitu kecenderungan kognitif untuk menilai seberapa penting atau sering sesuatu terjadi berdasarkan seberapa mudah contohnya muncul di pikiran kita. Ketika sebuah kasus terus-menerus muncul di beranda, otak kita secara otomatis menganggapnya sebagai masalah yang lebih besar dan lebih mendesak dari yang sebenarnya. Pengambil kebijakan pun tidak kebal dari bias ini.

Filsafat ilmu membedakan dengan tegas antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan ilmiah dibangun melalui metode yang sistematis, dapat diuji ulang, dan terbuka terhadap falsifikasi. Sementara pengetahuan non-ilmiah, termasuk mitos, rumor, dan opini populer, bisa saja mengandung kebenaran parsial, tapi tidak bisa dijadikan landasan kebijakan yang bertanggung jawab.

Viral adalah bentuk modern dari pengetahuan non-ilmiah. Ia cepat menyebar bukan karena kebenarannya terverifikasi, melainkan karena ia menyentuh emosi, memperkuat prasangka yang sudah ada, atau sekadar menghibur. Ketika pemerintah merespons viral sebagai sinyal prioritas kebijakan, mereka secara tidak langsung melegitimasi pengetahuan non-ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Saya tidak sedang berargumen bahwa suara publik tidak penting. Dalam demokrasi, aspirasi masyarakat adalah fondasi legitimasi kebijakan. Tapi ada perbedaan besar antara aspirasi yang terukur dan representatif dengan kebisingan yang algoritmik dan sementara.

Yang perlu dibangun bukan tembok antara pemerintah dan publik, melainkan jembatan yang lebih cerdas: mekanisme pengumpulan aspirasi yang sistematis, proses konsultasi yang inklusif, dan budaya kebijakan berbasis bukti yang tidak mudah goyah hanya karena satu tagar mendadak trending.

Di sinilah logika ilmiah menemukan relevansinya yang paling nyata bukan di laboratorium, tapi di ruang-ruang pengambilan keputusan yang menentukan arah kehidupan kita bersama.