jpnn.com, SEMARANG - Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0733 Semarang digeruduk ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Ibu Kota Jawa Tengah, Kamis (9/4) sore.
Pantauan JPNN.com, massa mendatangi Makodim Semarang Jalan Pemuda, Kota Semarang sekitar pukul 15.15 WIB. Mereka terlebih dulu berkumpul di depan Kantor Pos Johar di ujung Jalan Pemuda.
BACA JUGA: Serangan Air Keras Andrie Yunus: Bagian dari Pembunuhan Demokrasi Indonesia?
Berdasarkan pantauan JPNN.com, massa tiba di lokasi sekitar pukul 15.15 WIB. Sebelum bergerak ke Makodim, para mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di depan Kantor Pos Johar yang berada di ujung Jalan Pemuda.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Komnas HAM Tunggu Persetujuan TNI untuk Periksa Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
“Turunkan Prabowo-Gibran,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando di depan Makodim 0733 Semarang.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025.
BACA JUGA: Datangi Bareskrim, TAUD Desak Kasus Andrie Yunus Diusut Sebagai Percobaan Pembunuhan Berencana
Mereka menuntut penarikan militer dari jabatan sipil serta ruang sipil, dan meminta pengusutan tuntas kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus berikut pihak-pihak yang diduga terlibat di belakangnya.
Aksi tersebut turut memuat tuntutan lain, antara lain reformasi kewenangan peradilan militer, pencopotan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, penghentian represi militer terhadap sipil, serta permintaan maaf dari Presiden dan Panglima TNI.
“Kembalikan TNI ke barak,” kata massa serentak.
Salah satu orator, mahasiswi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Septia Linasari (21) menyoroti berbagai kebijakan Prabowo-Gibran yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sistemik.
Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu evaluasi menyeluruh. Septia menilai kesalahan pada tataran operasional dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar jika tidak segera dibenahi.
Selain itu, dia juga menyinggung program Koperasi Merah Putih yang tengah berjalan. Menurutnya, kebijakan itu perlu dikaji ulang dari sisi manfaat dan efisiensi, terutama di tengah kondisi anggaran negara yang masih terbebani subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Skala prioritas harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menimbulkan masalah baru yang bersifat sistemik,” ujarnya.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan langkah awal untuk menekan pemerintah dan lembaga terkait.
Apabila tuntutan tidak direspons, mahasiswa akan menempuh langkah lanjutan seperti pengajuan judicial review, khususnya terkait isu peradilan militer.
“Aksi ini adalah gertakan awal. Jika tidak direspons, kami akan melanjutkan dengan langkah hukum atau upaya lain,” katanya. (ink/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
