Pantau - Sebanyak 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Tengah dihentikan sementara karena belum memenuhi standar sanitasi, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pengetatan Standar Sanitasi dan PengawasanPenghentian sementara ini merujuk pada surat Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional tertanggal 31 Maret 2026 yang telah disetujui Direktur Wilayah III sebagai bagian dari upaya memperketat proses dan kriteria dapur SPPG di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut juga menjadi langkah awal penerapan sistem grading atau pengelompokan level bagi setiap SPPG guna menjaga mutu dan higienitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Standar IPAL dalam petunjuk teknis mengharuskan adanya sistem penyaringan limbah, termasuk penggunaan grease trap atau alat perangkap lemak dan minyak untuk mencegah pencemaran lingkungan.
Pemenuhan standar IPAL dan SLHS dinilai penting untuk menjaga sterilitas makanan serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan penerima manfaat.
Dampak Penghentian dan Syarat Operasional KembaliSaat ini tercatat sebanyak 203 SPPG telah beroperasi di Sulawesi Tengah, dengan 51 unit di antaranya berstatus dihentikan sementara hingga memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
SPPG yang disetop sementara dapat kembali beroperasi setelah melengkapi seluruh dokumen pendukung, termasuk bukti perbaikan berupa foto atau dokumentasi untuk proses verifikasi sesuai surat suspensi Direktorat Pengawasan.
Tidak ada batas waktu perbaikan, sehingga operasional tetap tidak diizinkan selama rekomendasi belum dijalankan oleh pengelola.
Pengelola SPPG diimbau segera menyelesaikan pengurusan SLHS serta pembangunan IPAL dengan berkoordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan setempat.
Penghentian sementara ini tidak hanya berdampak pada penerima manfaat seperti anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga terhadap tenaga kerja yang terlibat.
Setiap SPPG rata-rata melibatkan sekitar 47 relawan sehingga program ini turut memiliki efek berganda dalam membuka lapangan kerja di daerah.
Kepatuhan terhadap standar sanitasi menjadi kunci agar program tetap berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
