MENGHADAPI gejolak global yang mengancam ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM dengan tetap mempertimbangkan kalkulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara cermat.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai kepemimpinan nasional saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola dinamika lokal maupun global, terutama dalam merespons fluktuasi harga minyak dunia. Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan dari era Presiden Megawati, SBY, hingga Jokowi dapat menjadi pelajaran berharga bagi Presiden Prabowo dalam membentuk model kepemimpinannya sendiri.
“Momentum harga minyak dunia ini menjadi tantangan presiden dalam mengelola dinamika internasional yang berdampak langsung pada skala nasional. Kepekaan waktu atau timing menjadi krusial dalam memutuskan apakah akan menaikkan atau mempertahankan harga BBM,” ujar Mada, Kamis (9/4).
Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$100, Imbas Ketegangan Perang di Iran
Kepercayaan Publik dan Dampak Riil EkonomiMada menekankan bahwa keberanian untuk tidak menaikkan harga BBM di saat banyak negara lain mengambil langkah sebaliknya harus didasarkan pada perhitungan akurat. Hal ini juga harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.
Dampak riil dari kebijakan ini, lanjut Mada, harus tercermin pada terjaganya kebutuhan pokok masyarakat. “Seharusnya daya beli tidak melemah, harga-harga tidak melambung tinggi, dan kesempatan kerja tidak semakin terbatas. Pengelolaan kebijakan yang tidak tepat berpotensi menghasilkan keputusan buruk bagi pemerintah maupun masyarakat,” imbuhnya.
Evaluasi Kebijakan dan Kinerja KabinetPresiden Prabowo juga disarankan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara bertahap atau inkremental. Beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu terus dipantau efektivitasnya. Terkait rencana Work From Home (WFH) bagi ASN sebagai upaya efisiensi BBM, Mada menganggap hal tersebut sebagai langkah konkret, namun tetap memerlukan monitoring ketat dalam pelaksanaannya.
Baca juga : Beban Subsidi BBM Membengkak, Ekonom Ingatkan APBN Bisa Kehilangan Buffer
Lebih jauh, Mada menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian. Mengingat struktur kabinet saat ini yang cukup besar, isu perombakan kabinet atau reshuffle bisa menjadi opsi jika performa kementerian tidak optimal dalam mendukung visi presiden.
“Dengan jumlah kementerian yang ada saat ini, presiden perlu merespons situasi dengan cepat. Jika memang dibutuhkan, reshuffle dapat menjadi langkah untuk mengulas situasi dengan lebih baik demi kepentingan nasional,” tegas Mada.
Di tengah tekanan internasional dan ekonomi yang besar, kecepatan pemerintah dalam merespons masukan publik akan menjadi penentu sejauh mana kepemimpinan nasional mampu melewati ujian krisis energi global ini. (AU/E-4)
