jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (9/4) tentang PNS, PPPK, P3K PW wajib tau, ada surat beredar soal peralihan status, hingga ini maksud dari terbitnya surat peralihan Non-ASN. Simak selengkapnya!
1. FGB Bertandang ke Senayan, Meminta Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Gibran Bicara tentang Guru Honorer dan PPPK, Pejabat Pusat Langsung Gamblang, Begini Penjelasannya
Forum Guru Banten (FGB) melakukan pertemuan dengan Komisi X DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (7/4) di Senayan, Jakarta, salah satu materi pembahasan ialah soal nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua FGB Mayda Purnama mengatakan pertemuan dengan Komisi X DPR RI merupakan upaya jemput bola agar aspirasi guru PPPK di Banten dapat direalisasikan. "Kami membawa misi krusial untuk menyampaikan realita lapangan terkait tata kelola guru serta masa depan kesejahteraan pendidik di Provinsi Banten," ucap Purnama kepada JPNN.com, Kamis (9/4).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: UU ASN 2023 Layak Digugat ke MK, Soal Nasib PPPK Bagaimana? P3K Paruh Waktu Dijamin Aman
Baca Selengkapnya di Bawah:
FGB Bertandang ke Senayan, Meminta Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk PPPK Makin Banyak, yang Merasa Kinerja Top Jangan Cemas, Isu PHK Jauh
2. PNS, PPPK, P3K PW di Seluruh Indonesia Perlu Tahu, Bakal Ada HPPN
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia perlu mengetahui bahwa bakal ada Hari Pelayanan Publik Nasional (HPPN).
Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).
Para ASN tersebut punya tugas utama, antara lain memberikan pelayanan publik secara profesional.
Baca Selengkapnya di Bawah:
PNS, PPPK, P3K PW di Seluruh Indonesia Perlu Tahu, Bakal Ada HPPN
3. Ternyata Ini Maksud dari Terbitnya Surat Kemenkes tentang Peralihan Non-ASN jadi CPNS
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Nomor : KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026.
Surat Kemenkes yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, dr. Sunarto, M.Kes., isinya mengenai peralihan status Non ASN menjadi CPNS. Surat Kemenkes ini berbunyi sebagai berikut:
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ternyata Ini Maksud dari Terbitnya Surat Kemenkes tentang Peralihan Non-ASN jadi CPNS
4. Beredar Surat Peralihan Status Nakes Non-ASN ke CPNS, PPPK Heboh, Kemenkes Menjawab
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) heboh dengan adanya surat berlabel Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang beredar luas di media sosial.
Surat Nomor KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026 itu ditujukan kepada 41 direktur utama rumah sakit pemerintah.
Isinya meminta agar 41 dirut RS mengajukan daftar nama-nama non-ASN yang akan dialihkan statusnya menjadi CPNS.
"Jika ini benar, luar biasa sekali. Pemerintah sama saja menyalakan petasan yang bisa memantik kemarahan honorer di luar Kemenkes dan PPPK seluruh Indonesia," kata Ketua umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah kepada JPNN, Kamis (9/4/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Beredar Surat Peralihan Status Nakes Non-ASN ke CPNS, PPPK Heboh, Kemenkes Menjawab
5. Hashim Bilang Ada yang Mau Mengudeta Prabowo, Guntur: Militer atau...
Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli membeberkan makna kudeta militer dalam terminologi politik, yakni pengambilalihan kekuasaan pemerintahan secara ilegal oleh elite, biasanya militer oleh pejabat negara.
Guntur mengungkap hal itu menyikapi pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo terkait ada pihak yang mau mengudeta Prabowo Subianto dari posisi kepala negara.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Hashim Bilang Ada yang Mau Mengudeta Prabowo, Guntur: Militer atau…
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
