JAKARTA, DISWAY.ID- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf secara langsung kepada Jusuf Kalla (JK) atas usulan Wapres ke 10 dan 12 untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Gibran menyampaikan permintaan maaf tersebut karena usulan JK dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran.
BACA JUGA:Datangi Bareskrim Polri, Jusuf Kalla: Mau Melapor
Meski meminta maaf, Gibran tetap menghargai dan memberikan perhatian serius atas masukan Jusuf Kalla.
Ia menegaskan pemerintah bertekad melakukan efisiensi anggaran dan memfokuskan subsidi untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM, seperti harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Gibran juga mencontohkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi dengan peresmian pabrik kendaraan bus dan truk listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk milik Bakrie Group di Magelang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mengurangi beban subsidi energi dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi.
BACA JUGA:KPK Periksa PIHK Pusat dan Daerah, Kejar Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp600 Miliar
Menurut JK, langkah tersebut lebih efektif dibandingkan kebijakan WFH satu hari per pekan bagi ASN, karena masyarakat tetap akan menggunakan kendaraan pribadi.
“Itu lebih efektif dibanding harus semua tinggal di rumah, tetapi dia keluar juga karena tiga hari itu long weekend ya mungkin keluar kota malah,” ujar JK kepada wartawan Senin (6/4/2026).
JK juga menilai subsidi energi yang terus membengkak berpotensi memperlebar defisit APBN dan menumpuk utang negara.
Apalagi disebutkan beban subsidi bisa bertambah hingga Rp 90–100 triliun akibat penahanan harga BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
