Hal ini disampaikan Ekonom Mirae Sekuritas, Jessica Tasjiawa, dalam analisis terbarunya.
Jessica menjelaskan, inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Amerika Serikat masih bertahan di level 2,8 persen secara tahunan (YoY) pada Februari 2026, dengan inflasi inti berada di 3,0 persen YoY.
Baca juga: Hadapi Penurunan Suku Bunga The Fed, Investor Bisa Pilih Obligasi Dolar AS
Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih berada di atas target 2 persen yang ditetapkan The Fed, meskipun mulai terlihat tanda-tanda moderasi.
Di sisi lain, kondisi permintaan juga menunjukkan pelemahan. Pengeluaran konsumen tercatat naik 0,5 persen secara bulanan (MoM), namun pendapatan pribadi justru turun 0,1 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV-2025 pun direvisi turun menjadi 0,5 persen.
“Data ini mencerminkan latar belakang pertumbuhan yang mulai melemah, sekaligus memperbesar risiko stagflasi,” ujar Jessica.
Menurut dia, meskipun data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dampak lonjakan harga energi akibat konflik AS-Iran, arah risikonya sudah terlihat. Kondisi ini membuat The Fed cenderung bersikap hati-hati, dengan ruang pelonggaran kebijakan yang semakin sempit dalam jangka pendek.
Secara regional, Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik (EAP) akan melambat. Pertumbuhan diproyeksikan turun dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, sebelum kembali naik ke 4,4 persen pada 2027. Pemicu Pelemahan Jessica menilai, pelemahan ini dipicu oleh sejumlah faktor utama. Pertama, lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah, di mana harga minyak naik sekitar 30 persen dan gas melonjak hingga 90 persen. Kedua, meningkatnya ketidakpastian perdagangan global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi. Ketiga, dampak transformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang belum merata di kawasan.
“Peningkatan produktivitas dari AI masih terbatas karena adanya kesenjangan konektivitas, keterampilan, dan kesiapan ekosistem,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan ikut melambat menjadi 4,7 persen pada 2026. Meski demikian, dampaknya dinilai lebih terbatas dibandingkan negara lain di kawasan.
Hal ini didukung oleh status Indonesia sebagai eksportir komoditas serta dorongan investasi yang berasal dari pemerintah. Selain itu, permintaan domestik yang relatif kuat juga menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan revisi target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp459,2 triliun. Penyesuaian ini mempertimbangkan perubahan asumsi harga komoditas global.
Namun, Jessica mengingatkan tambahan pendapatan dari kenaikan harga komoditas kemungkinan tidak akan signifikan. Pasalnya, kenaikan tersebut berpotensi diimbangi oleh meningkatnya belanja subsidi dan kompensasi, terutama akibat tingginya harga minyak.
“Setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 persen berpotensi memperlebar defisit fiskal sekitar 0,02 hingga 0,07 persen dari PDB,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketergantungan terhadap pendapatan berbasis komoditas masih bersifat pro-siklikal dan rentan terhadap volatilitas. Karena itu, diperlukan strategi pendapatan yang lebih berkelanjutan dan terdiversifikasi.
Dari sisi pasar keuangan, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik tipis ke level 6,62 persen, sementara tenor 2 tahun turun ke 6,07 persen. Hal ini mencerminkan kurva imbal hasil yang semakin mendatar, seiring preferensi investor terhadap instrumen jangka pendek.
Sementara itu, imbal hasil US Treasury mengalami penurunan, dengan tenor 10 tahun di 4,28 persen dan tenor 2 tahun di 3,78 persen. Kondisi ini mendorong sedikit pelebaran spread antara obligasi Indonesia dan AS untuk tenor panjang.
Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp17.085 per dolar AS, meskipun indeks dolar (DXY) cenderung melemah di level 98. Pelemahan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global, serta data ekonomi AS yang lebih lemah dari ekspektasi.
Jessica menilai, volatilitas global akan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang ke depan. Kondisi ini juga memperkuat sikap Bank Indonesia yang cenderung menjaga stabilitas, sehingga ruang untuk penurunan suku bunga dalam waktu dekat menjadi semakin terbatas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)
