FAJAR, MAKASSAR — Perempuan memainkan peran kunci dalam menjaga hutansekaligus memperkuat ketahanan terhadap krisis iklim. Merekamenjadi penggerak utama dalam praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Isu ini menjadi salah satu yang disorot oleh buku Echoes of Partnership, yang diterbitkan oleh KONEKSI (the Australia–Indonesia Knowledge Partnership Platform).
Buku inimerangkum perjalanan kolaborasi riset Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks.
Melalui 20 proyek penelitian kolaboratif, Echoes of Partnershipmenunjukkan bahwa solusi iklim bergantung pada teknologi, kebijakan, serta siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.
Keterlibatan kelompok rentan yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan, menjadi kunci dalam menciptakan solusiiklim yang lebih inklusif dan berdampak.
Peneliti BRIN, Dr. Lilis Mulyani, menekankan bahwaketerlibatan perempuan dalam perhutanan sosial memilikidampak yang signifikan, baik bagi keberlanjutan ekosistemmaupun penghidupan masyarakat.
Melalui risetnya yang bertajuk Evaluating the Contribution of Social Forestry Management Rights towards Climate Proof Livelihoods of Women and Men in Indonesia (MengevaluasiKontribusi Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial terhadapPenghidupan Perempuan dan Laki-laki di Indonesia yang Berketahanan Iklim).
Ia menemukan bahwa perempuan kerapberada di garda terdepan dalam menjaga hutan.
“Di banyak tempat terdapat women champions. Selain menjadigarda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan juga berperan aktif dalam merawat dan menjaga keberlanjutan hutan,” ujar Lilis pada peluncuran bukuEchoes of Partnership di Katadata Lounge, Kamis (9/4).
Secara normatif, lanjut Lilis, regulasi perhutanan sosialsebenarnya telah memberikan ruang yang setara bagi perempuandan laki-laki. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2021 dan 2024.
Namun, dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud di lapangan.
Ia menambahkan, keterlibatan perempuan bahkan dapat meluashingga pada upaya menjaga biodiversitas,sementara laki-lakicenderung lebih terlibat dalam aspek ekonomi pemanfaatanhutan.
Karena itu, Lilis mendorong adanya kebijakan yang lebihafirmatif, termasuk penetapan target keterlibatan perempuanhingga 20-30 persen dalam perhutanan sosial.
Penelitian lainnya yang diangkat di dalam buku Echoes of Partnership menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemangkukepentingan dengan masyarakat lokal dalam mendorong transisimenuju ekonomi sirkular yang lebih tangguh terhadapperubahan iklim.
Peneliti Monash University, Dr. Tanvi Maheswari, mengatakanriset berjudul Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP) – Circular Economy Transitions for Resilient Climate and Environmental Futures (Aksi Citarum Indonesia–Australia (CARP): Transisi Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Iklim dan Lingkungan yang Tangguh) ini berfokus pada pemulihan lingkungan Sungai Citarum.
Proyek penelitian ini mendorong praktik pengelolaan sampahyang lebih berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomisirkular, yakni mengurangi limbah sejak awal, meningkatkandaur ulang, serta memanfaatkan kembali material yang masihbernilai.
Selain membantu menekan pencemaran, pendekatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dengan tetap menyesuaikan strategi pengelolaan sampah dengan kondisi setempat.
Ini mulai dari pemilahan dan pengolahan sampah rumahtangga di kawasan padat penduduk hingga pengembangan usahadaur ulang berbasis komunitas di daerah yang memiliki potensi tertentu.
Agar dapat berjalan optimal, pendekatan ini memerlukandukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
Tanvi pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangkukepentingan dalam mendorong transisi menuju ekonomisirkular.
Menurutnya, tidak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan di semua daerah. “Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikandengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantanganyang berbeda,” ujarnya.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian LingkunganHidup, Franky Zamzani, menekankan bahwa tantangan utamapemerintah dalam upaya adaptasi perubahan iklim saat iniadalah keterbatasan pendanaan.
Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait juga dinilai masih perludiperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Buku Echoes of Partnership menunjukkan bahwa krisis iklimmembawa dampak yang luas, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan memperlebarkesenjangan.
Perubahan kondisi alam, seperti degradasi hutan dan menurunnya kualitas air, dapat mengganggu keberlangsunganhidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang bergantunglangsung pada sumber daya alam.
Pada situasi ini, kelompok rentan kerap menjadi pihak yang paling terdampak, mulai dari berkurangnya sumber penghidupanhingga perubahan kondisi lingkungan yang memaksa merekaberadaptasi lebih cepat tanpa disertai akses yang memadaiterhadap sumber daya.
Sementara itu, keterlibatan mereka dalam proses pengambilankeputusan terkait isu iklim pun masih belum optimal.
Melalui Echoes of Partnership, KONEKSI menunjukkan bahwakolaborasi lintas negara dapat menghasilkan perubahan nyata.
Buku ini juga menegaskan bahwa solusi iklim yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila kelompok rentanjuga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengambilankeputusan.
Adapun, peluncuran buku Echoes of Partnership merupakanrangkaian Road to Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Summit yang akan berlangsung pada 28-29 April 2026 mendatang. (wis)
