Pantau - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja dari kantor atau work from office (WFO) guna menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah kebijakan work from home (WFH).
BPBD Tegaskan Tidak Ada ASN WFHKepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan menegaskan bahwa tidak ada satu pun ASN di lingkungan BPBD yang menjalankan WFH.
"Meski ada yang masuk kategori ketentuan work from home (WFH), keputusan pimpinan kami tidak ada yang WFH di BPBD," ungkap Yohan di Jakarta, Jumat (10/4).
Ia memastikan seluruh personel tetap hadir di kantor dan menjalankan tugas seperti biasa.
"Seluruh personel ASN BPBD tidak ada yang WFH. Di hari Jumat ini tetap bertugas seperti biasa WFO," ujarnya.
Kebijakan WFH Tetap Berlaku TerbatasSebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi pekerjaan administratif dan tidak mencakup sektor pelayanan publik.
“Para pejabat tingkat madya, pratama, kemudian juga hal yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Gulkarmat (Damkar) akan tetap bertugas seperti biasa,” kata Pramono.
Ia menambahkan bahwa proporsi ASN yang menjalankan WFH akan diatur dalam kisaran 25 hingga 50 persen sesuai kebutuhan.
“Minimumnya 25 persen sampai dengan 50 persen dalam range itulah nanti diatur. Work from home akan dipersiapkan oleh Pak Sekda bersama Kepala BKD dan nanti akan ada surat keputusan Gubernur untuk itu," jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kelancaran pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta.
