Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan lima Satuan Kerja (Satker) TNI meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Letjen TNI Candra Wijaya, mewakili Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.
Adapun lima satuan kerja yang berhasil meraih predikat bergengsi tersebut adalah Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asrenum, Kasum TNI menegaskan bahwa pelaksanaan Rakor ini sangat strategis karena sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. TNI secara konsisten mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh lini organisasi.
"Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel," tegas Letjen TNI Richard Tampubolon dalam keterangannya dikutip Jumat 10 April 2026.
Selain itu, Kasum TNI memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pelaksana teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan program ini memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan pimpinan dan kecakapan personel di lapangan.
"Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI," tambahnya.
Selain prestasi di bidang birokrasi, TNI juga menetapkan tiga satuan kesehatan sebagai pelopor pelayanan publik unggulan. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik bagi prajurit maupun masyarakat umum.
Ketiga satuan tersebut adalah RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.
Rakor yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB ini menjadi momentum penting bagi TNI untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Editor: Redaksi TVRINews
