Jakarta, VIVA – Kementerian ESDM melalui Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Hendra Gunawan mengatakan, di tengah potensi gangguan jalur distribusi energi global khususnya melewati Selat Hormuz, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai kawasan dunia.
"Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra dalam keterangannya, Jumat, 10 April 2026.
- Dok. PIS
Selain diversifikasi impor, menurut Hendra pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal. Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kebutuhan domestik.
"Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," ujarnya.
Sementara itu, Komaidi Notonegoro, pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menanggapi langkah pemerintah yang mempertahankan harga BBM meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah global.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dipahami untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, namun perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan energi nasional.
Dia menyatakan, dengan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel dibandingkan dengan harga rata-rata minyak saat ini, maka ada disparitas harga.
Menurut perhitungannya, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih harga jual Rp 5.000-Rp 9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya. Berdasarkan data terakhir, Komaidi mengatakan bahwa penjualan BBM Pertamina satu tahun mencapai sekitar 72 juta-75 juta kiloliter (KL), atau kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.
Jika volume penjualan BBM Pertamina dikalikan Rp5.000-Rp9.000, maka perlu tambahan dana sekitar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per hari atau satu bulan mencapai Rp60 triliun.
"Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya," ujarnya. (Ant).
