Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan rencana penerapan sistem ‘war tiket’ untuk mengurai permasalahan antrean keberangkatan calon jemaah haji Indonesia yang dapat memakan waktu puluhan tahun.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mulanya menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar terdapat upaya pemerintah untuk menurunkan biaya haji setiap tahunnya, agar lebih memudahkan masyarakat yang hendak menunaikan haji.
Dalam diskusi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahniel Anzar Simanjuntak, pihaknya lantas terpikirkan gagasan agar tata kelola antrean haji kembali mengacu pada masa sebelum dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai dan ditutup tanggal sekian, yang hendak berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Tangerang, dikutip dari YouTube Kemenhaj pada Jumat (10/4/2026).
Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa hal ini bukan perkara mudah untuk diputuskan, tetapi menjadi wacana yang sah untuk dipertimbangkan sebagai opsi solusi.
Menurut Irfan, Kemenhaj berupaya mewujudkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan ibadah haji yang lebih profesional, modern dan berorientasi pada jemaah.
Baca Juga
- Haji, Subsidi, dan Diplomasi: Cara Indonesia Menantang Lonjakan Biaya Global
- Ancang-ancang Kemenkeu Kompensasi Biaya Haji Rp1,77 Triliun
- Siasat Meredam Lonjakan Biaya Haji saat Harga Avtur Terbang
Pihaknya mengakui terdapat sejumlah catatan mengenai kekurangan pada penyelenggaraan haji sebelumnya, maupun pada persiapan penyelenggaraan haji tahun ini.
Oleh karena itu, dia meminta agar permasalahan yang rentan berulang seperti mobilitas jemaah saat ibadah, tata kelola logistik, hingga aspek transportasi menjadi perhatian serius petugas haji pada tahun ini.
“Kesalahan kecil pun akan berdampak sangat besar bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah. Karena itu saya minta, saya instruksikan pada seluruh petugas, mungkin ada satu dua yang hadir di sini, bahwa harus responsif, sigap dan hadir dalam setiap kebutuhan jemaah,” tegas Irfan.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa biaya haji yang ditanggung jemaah haji Indonesia pada 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz di Iran.
“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo saat memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
