Bisnis.com, SURABAYA — Nilai impor plastik dan barang dari plastik di Jawa Timur pada 2025 tercatat mencapai US$1,43 miliar atau sekitar Rp24,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya yang sebesar US$317 juta atau sekitar Rp5,41 triliun.
Mayoritas impor tersebut berupa biji plastik yang kemudian diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur Erivina Lucky Kristian menyebut ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi di tengah meningkatnya tekanan harga plastik.
“Nilai impor plastik dan barang dari plastik di Jawa Timur pada 2025 mencapai US$1,43 miliar, sementara nilai ekspornya sebesar US$317 juta. Mayoritas impor berupa biji plastik yang kemudian diolah menjadi berbagai produk," ungkapnya, Jumat (10/4/2026).
Disperindag Provinsi Jawa Timur mengakui lonjakan harga plastik belakangan ini dipicu oleh naiknya harga bahan baku serta gangguan rantai pasok global.
Industri skala besar maupun kecil hingga pedagang plastik di Jawa Timur disebut sudah merasakan dampak dari terbatasnya pasokan bahan baku plastik yang mayoritas masih didatangkan dari luar negeri.
Erivina menjelaskan harga biji plastik saat ini tercatat mencapai sekitar Rp30.000 per kilogram atau naik hingga 50%. Kenaikan tersebut dipicu oleh melonjaknya harga minyak mentah sebagai bahan dasar produksi plastik.
“Kenaikan ini tidak lepas dari lonjakan harga minyak mentah Brent sebagai bahan dasar. Dari sebelumnya sekitar US$67 per barel, kini sudah di atas US$98 per barel, bahkan sempat menyentuh US$115 per barel,” ujarnya.
Selain itu, harga bahan utama plastik kemasan seperti polipropilena (PP) juga mengalami kenaikan hingga 24%. Dampaknya, harga plastik di tingkat pedagang di Surabaya melonjak antara 30% hingga 70%, tergantung jenis dan bahan baku yang digunakan.
“Beberapa jenis plastik bahkan mulai sulit ditemukan di pasaran. Yang paling terdampak di antaranya plastik jenis PP, HD, dan PE, termasuk gelas cup, lid, tas kresek, hingga plastik kemasan berbagai ukuran,” paparnya.
Mengacu pada catatan Geographical Industry Information System (GIIS), terdapat sebanyak 427 industri plastik dan produk turunannya di Jawa Timur yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sebanyak 298 unit di antaranya tergolong sebagai industri kecil dan menengah (IKM/UKM), sementara 129 unit merupakan manufaktur besar.
Di sisi perdagangan luar negeri, Disperindag Jawa Timur mencatat terdapat 44 pelaku usaha ekspor plastik dan produk turunannya di provinsi tersebut. Namun demikian, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi.
Erivina mengungkapkan sekitar 50% hingga 60% bahan baku plastik di Indonesia berasal dari luar negeri. Hal itu terjadi karena kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi maksimal sekitar 50% kebutuhan nasional.
Adapun negara asal impor biji plastik terbesar antara lain berasal dari kawasan Asia Tenggara, China, Amerika Serikat, hingga Arab Saudi. Bahan baku utama biji plastik, yakni nafta, juga sebagian besar didatangkan dari kawasan Timur Tengah.
“Kondisi geopolitik di kawasan tersebut turut mempengaruhi pasokan dan harga nafta. Sekitar 70% pasokan berasal dari Timur Tengah, sehingga ketika terjadi ketegangan, dampaknya langsung terasa,” ujarnya.
Pasokan dalam negeri pun menghadapi tekanan. Salah satu produsen utama, yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk, yang merupakan pabrik pengolahan nafta terbesar di Indonesia, sempat mengumumkan keadaan kahar atau force majeure pada Maret lalu akibat ancaman kekurangan bahan baku imbas konflik bersenjata di Jazirah Arab.
Berkaca pada situasi tersebut, Disperindag Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya dengan melakukan pemantauan ketat terhadap industri, distributor, hingga pedagang plastik di tingkat eceran guna menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi sumber impor dengan berkoordinasi bersama pelaku usaha agar bahan baku dapat didatangkan dari negara yang berada di luar wilayah konflik.
“Koordinasi juga dilakukan dengan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Indonesian Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association agar pelaku industri bisa melakukan efisiensi biaya produksi tanpa membebani konsumen akhir,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelaku IKM atau UKM juga diimbau untuk mulai beralih menggunakan wadah atau kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti karton, bambu, daun pisang, maupun tas belanja berbahan kain untuk menekan ketergantungan terhadap plastik.
Pemerintah juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat, baik di tingkat konsumen maupun pedagang di pasar modern dan tradisional, agar mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.
“Kami berharap seluruh pihak bisa beradaptasi dengan kondisi ini, sehingga dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya IKM atau UKM, bisa diminimalkan,” pungkasnya.
