Jakarta, VIVA – Krisis energi global meningkatkan beban negara-negara berpenghasilan rendah, dengan total impor bahan bakar fosil mencapai US$155 miliar per tahun atau setara Rp2.635 triliun (kurs Rp17.000).
Data dari Ember menunjukkan beban tersebut ditanggung oleh 74 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah yang tergabung dalam Climate Vulnerable Forum (CVF). Kelompok ini mencakup lebih dari 1,7 miliar penduduk.
Hal tersebut dipaparkan Mantan pejabat pemerintah AS yang fokus di bidang energi dan lingkungan, John Raymond Hanger. “Ini adalah beban yang sangat berat, membuat 1 miliar orang tidak memiliki listrik atau mendapatkan listrik yang sangat tidak andal,” ujarnya, sebagaimana dikitip dari Gulf News, Sabtu, 11 April 2026.
Dalam 19 negara, biaya impor bahan bakar bahkan menyumbang lebih dari 50 persen defisit perdagangan. Negara seperti Tanzania, Sri Lanka, Tunisia, Maroko, Pakistan, dan Bangladesh menjadi yang paling terdampak.
Jika harga minyak mencapai US$100 per barel, beban impor diperkirakan bertambah lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp510 triliun pada 2026.
Krisis ini juga berdampak pada akses energi. Sekitar 700 juta orang di dunia belum memiliki akses listrik, dengan sebagian besar berada di negara-negara CVF. Selain itu, sekitar 500 juta orang mengalami pemadaman listrik secara rutin.
Listrik hanya memenuhi sekitar 16 persen kebutuhan energi di negara-negara tersebut. Banyak rumah tangga masih bergantung pada biomassa untuk memasak dan pemanas, yang menyebabkan sekitar 2,9 juta kematian dini setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan.
Hanger juga menilai ketergantungan pada energi fosil menjadi masalah utama. “Bahan bakar fosil telah mengecewakan mereka,” ujarnya.
Laporan Ember menyebut teknologi energi listrik modern seperti tenaga surya dan baterai semakin terjangkau. Dalam 10 tahun terakhir, harga berbagai teknologi listrik turun antara 30 persen hingga 95 persen.
Sejumlah negara mulai meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Namibia menghasilkan sekitar 35 persen listrik dari tenaga surya, sementara Togo mencapai 18 persen. Penggunaan kendaraan listrik roda dua juga meningkat di Nepal hingga 70 persen dan di Sri Lanka sebesar 64 persen.
Pada periode 2020 hingga 2025, negara-negara CVF mengimpor panel surya dengan kapasitas 138 gigawatt dari China. Kapasitas ini mampu menghasilkan 218 terawatt jam listrik per tahun dan mengurangi impor energi, termasuk penghematan sekitar US$20 miliar atau Rp340 triliun untuk LNG dan US$42 miliar atau Rp714 triliun untuk diesel.
