JAKARTA, KOMPAS – Di tengah tren fluktuatif harga minyak global, pemerintah tetap mendorong percepatan implementasi program biodiesel B50. Pemerintah menilai program itu tetap dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi di tengah ketidakpastian global.
Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia belakangan ini mulai sedikit melandai setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata untuk sementara waktu. Harga minyak yang sempat melampaui 100 dolar AS per barel untuk jenis West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent pun sempat menurun ke kisaran 96-97 dolar AS per barel.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (10/4/2026) menilai, seiring dengan melandainya harga minyak dunia, Indonesia saat ini sudah mulai melewati masa kritis ketidakpastian bahan bakar minyak (BBM).
“Saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM. Alhamdulillah, kita sudah lewat. Tetapi, saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus tetap bijak dan arif dalam memakai BBM, termasuk LPG (gas alam cair)” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Meski demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan implementasi program B50, alias biodiesel campuran solar dengan 50 persen bahan bakar nabati dan minyak kelapa sawit (CPO). B50 rencananya akan tetap diberlakukan pada 1 Juli 2026 mendatang.
Menurut Bahlil, kebijakan itu adalah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Dulu ketika penerapan B10, B20, B30, kan, harga dunia juga stabil. Namun, kita kan tidak mau tergantung pada negara lain. Kita ingin mencari sumber-sumber energi yang ada di dalam negara kita untuk memenuhi kebutuhan kita,” kata Bahlil.
Terkait kesiapan implementasi B-50 yang ditargetkan mulai 1 Juli 2026, Bahlil mengungkapkan, tahap uji coba saat ini telah dilakukan dan sudah mencapai 60-70 persen. Pengujian dilakukan pada berbagai moda, mulai dari alat berat, kereta api, kapal, hingga mobil.
“Ini sudah menjadi kebijakan negara, ini survival mode supaya kita tidak tergantung pada BBM global, khususnya solar,” katanya.
Ia menegaskan B50 merupakan bagian dari mandatori biodiesel nasional untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam keterangan persnya mengatakan, pengujian B50 yang masih berlangsung menunjukkan kinerja operasional dan teknis yang stabil.
Kementerian ESDM mengklaim adanya hasil awal yang positif dari uji penggunaan biodiesel campuran 50 persen (B50) pada sektor alat berat pertambangan.
Capaian ini menegaskan bahwa energi terbarukan, khususnya biodiesel, semakin siap menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika kondisi energi global.
“Secara umum, hasil sementara uji penggunaan B50 pada mesin diesel di sektor pertambangan menunjukkan performa yang stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan pada mesin,” ujar Eniya.
Pengujian mencakup aspek kualitas bahan bakar, performa mesin, ketahanan operasional, hingga stabilitas penyimpanan. Hingga akhir Maret 2026, uji ketahanan dinamis telah melampaui 900 jam operasional tanpa indikasi gangguan mesin yang disebabkan oleh kualitas bahan bakar.
Dari pelaku usaha, hasil uji coba di lapangan juga menunjukkan tren yang positif. General Manager Plant PT Harmoni Panca Utama (HPU) Rochman Alamsjah mengungkapkan, pihaknya telah menguji langsung perbandingan penggunaan B40 dan B50 pada unit alat berat Komatsu HD785. Komatsu HD789 merupakan truk tambang kelas berat berkapasitas muatan 91-92 ton.
“Saat ini kami sudah running kurang lebih 1.000 jam dengan membandingkan dua unit. Satu menggunakan B40 dan satu lagi B50. Hingga mendekati 1.000 jam, performa mesin tidak menjadi masalah, meskipun ada catatan kecil bahwa konsumsi bahan bakar B50 sedikit lebih tinggi, sekitar 1-3 persen,” kata Rochman.
Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti pada performa mesin selama pengujian berlangsung. Adapun peningkatan konsumsi bahan bakar tercatat sekitar 3,12 persen dibandingkan B40, tetapi masih dalam batas wajar dan tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas alat berat.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menyampaikan, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 60 persen produksi global memiliki posisi strategis untuk mengendalikan rantai nilai industri sawit melalui penguatan sektor hilir.
Hilirisasi sawit, kata Arief, juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50. “Pemanfaatan biofuel sawit secara optimal berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan. Bahkan, dengan implementasi penuh B50, Indonesia berpeluang tidak lagi mengimpor solar,” katanya dalam siaran pers.
Perhitungan pemerintah menunjukkan bahwa implementasi biodiesel B50 membutuhkan sekitar 5,3 juta ton CPO. Volume ini dapat dialihkan dari ekspor untuk diolah menjadi biofuel, sehingga berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan, menghemat devisa, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Di tengah fluktuasi harga minyak global, pemerintah hingga saat ini masih mengkaji potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Pembicaraan masih dilangsungkan dengan PT Pertamina (Persero) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Bahlil melanjutkan, keputusan akan diumumkan setelah proses perhitungan internal rampung. “Nanti kita akan menjelaskan setelah penyelesaian exercise. Sedikit lagi selesai,” ujar Bahlil.
Bahlil memastikan, kondisi ketahanan energi nasional masih relatif aman. Stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimal, yakni lebih dari 20-25 hari, sementara cadangan LPG atau gas alam cair tercatat di atas 10 hari.
Pemerintah juga berupaya memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini, kapasitas penyangga energi berada di kisaran 20-25 hari dan ditargetkan meningkat hingga satu bulan melalui tambahan pasokan, termasuk dari wilayah Karimun.
“Sekarang ada tambahan sekitar tujuh hari dari Karimun. Kita sedang berkomunikasi agar (penyangga energi) bisa mencapai satu bulan,” kata Bahlil.
Terkait sumber pasokan minyak mentah alternatif di luar kawasan Timur Tengah, Bahlil menyebut impor dari AS jujga telah berjalan. Namun, Indonesia hanya mengimpor minyak mentah (crude oil) dari negara tersebut, bukan BBM jadi.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi, termasuk situasi di Selat Hormuz yang sampai sekarang masih menahan kapal milik Pertamina. “Kita terus berkomunikasi,” ujarnya.
Ada pula penjajakan kerja sama pembangunan kilang minyak dengan perusahaan Rusia, Rosneft, di Tuban, Jawa Timur. Ini akan menjadi salah satu opsi penguatan kapasitas pengolahan dalam negeri, meski bersifat business to business (B2B).
