Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyentil wacana 'war tiket' atau berburu tiket haji yang digulirkan pemerintah.
Ia menilai ide tersebut justru menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan persoalan antrean jemaah.
“Kalau tiba-tiba mau menyetop moratorium dan berburu tiket itu namanya tidak mau kerja. Enak-enaknya saja. Jadi suruh orang berebut,” tegas Marwan, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, tugas utama pemerintah saat ini adalah mengurai antrean jemaah haji yang sudah menumpuk hingga jutaan orang, bukan justru membuat skema baru yang berpotensi menimbulkan masalah.
“Lah karena itu tugas dia sebetulnya mengurai ya, yang 5 juta jamaah. Caranya bagaimana?” ujarnya.
Marwan juga mengingatkan bahwa wacana tersebut belum pernah dibahas resmi dengan DPR.
Ia menegaskan, kebijakan haji tidak bisa diubah sembarangan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Ya, kita belum mendengar itu ya, baru wacana. Untuk diskusi, saya kira tidak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi kebijakan, tentu harus ada aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan, umpamanya aspek legalitas,” katanya.
Ia menegaskan, sistem yang berlaku saat ini berbasis pendaftaran, bukan berburu tiket.
“Di situ disebutkan ya mendaftar, nggak bisa berburu tiket,” tegasnya.
Lebih jauh, Marwan menyoroti potensi ketimpangan jika skema “war tiket” diterapkan. Ia menilai sistem tersebut hanya akan menguntungkan kelompok tertentu.
“Nah, kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war tiket, terus yang akan berburu ini siapa? Perburu tiket ini orang-orang kaya kan?” katanya.
Bahkan, ia mengingatkan potensi dampak sosial yang lebih luas jika aspek keadilan diabaikan.
“Nanti, nanti akan ada pengumuman orang miskin dilarang berhaji, kan gitu nanti,” kata Marwan.(rpi/raa)
