Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta untuk pemeberhentian impor gula rafinasi usai dinilai mengancam industri gula lokal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan langkah ini penting untuk dilakukan agar cita-cita swasembada gula dapat terwujud sepenuhnya.
”Kami meminta di Komisi VI disegerakan dengan seluruh kementerian, jangan ada impor dulu. Supaya kalau ada impor gula rafinasi di 2026 sudah harus melalui BUMN,” katanya, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Andre Rosiade menuturkan penghentian sementara dilakukan hingga terbentuknya peraturan baru sebagaimana keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Kemendag, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPS, dan beberapa perusahaan milik negara yang berkaitan dengan industri gula.
Menurutnya hasil RDP tersebut antara lain berupa kebijakan impor gula rafinasi hanya melalui perusahaan BUMN.
Selain itu, rapat juga menyepakati dibentuknya Panja untuk pengawasan impor gula.
”Karena kalau tidak (impor gula rafinasi) melalui BUMN, insyaAllah masih akan ada rembesan (gula rafinasi menjadi gula konsumsi di pasar). Nanti Danantara nombok lagi,” tegasnya.
Ia menjelaskan penanganan impor gula rafinasi ini menjadi bagian penting atas carut marutnya tata kelola dan tata niaga industri gula nasional saat ini.
Bahkan, gula rafinasi menciptakan ketidakadilan terhadap gula lokal karena harganya jauh lebih murah hingga merugikan petani tebu karena hasil panennya tidak terserap maksimal.
Senada, CEO Danantara Asset Management, Dony Oskaria turut menyebut jika gula rafinasi merupakan salah satu sumber masalah industri gula nasional yang harus segera diselesaikan dan ditangani serius.
”Untuk industri gula ini, kami sebagai pelaku industri, sebagai CEO Danantara Asset Management, mengharapkan keseriusan kita untuk menyelesaikan problem yang ada. Karena memang kalau ini diteruskan, sulit untuk industri kita berkembang akibat kebocoran gula rafinasi yang masuk ke pasar,” harapnya.
Sebab sesuai arahan presiden Prabowo, kata Dony, industri gula nasional harus semakin kuat sehingga menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian dan penghasilan masyarakat terutama petani tebu.
”Kita butuh regulasi supaya ke depannya industri gula ini dapat menjadi tulang punggung juga bagi para petani kita. Tidak lagi mereka menanam tapi harga jualnya tidak menguntungkan bagi mereka,” ujarnya.
